Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Di tengah ancaman serangan militer besar-besaran, upaya diplomasi justru terus berjalan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menerima 'kewenangan tertentu' dari Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, untuk menangani perundingan dengan Washington. Namun, ia tidak merinci bentuk kewenangan tersebut.
Pernyataan ini muncul setelah mediasi dari Qatar dan Pakistan berupaya mencegah serangan baru AS ke Iran. Situasi ini menjadi sorotan karena menunjukkan pergeseran kekuasaan yang signifikan di dalam negeri Iran. Sejak serangan udara AS dan Israel pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi sebelumnya, Ali Khamenei, dan sejumlah pejabat tinggi, keseimbangan kekuasaan kini lebih condong ke komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta pejabat yang berorientasi keamanan.
Analis politik menilai bahwa kesepakatan apa pun nantinya harus mendapatkan restu dari institusi keamanan-militer Iran. Hal ini karena negosiasi tidak lagi hanya soal program nuklir dan sanksi, tetapi juga mencakup pengaturan keamanan yang lebih luas, termasuk kendali atas Selat Hormuz dan jaminan agar tidak ada serangan lagi. Iran sendiri telah mengajukan rencana tujuh poin yang menuntut AS patuhi untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz.
Di sisi lain, Mojtaba Khamenei dilaporkan telah bertemu dengan para komandan militer tinggi, termasuk komandan IRGC Ahmad Vahidi, untuk memberikan arahan terkait ancaman perang total dari AS. Ia menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran harus merespons segera tanpa batasan geografis terhadap ancaman apa pun, serta memperluas daftar target AS dan Israel jika perang meningkat. Keputusan penting seperti mengakhiri perang tetap berada di tangan pemimpin tertinggi, tetapi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) yang terdiri dari perwakilan militer, menteri, dan pimpinan lembaga negara akan melakukan voting terlebih dahulu.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Iran, pergeseran kekuasaan ke tangan militer ini berarti kebijakan negara akan semakin keras dan sulit diprediksi. Negosiasi yang berjalan lambat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Sementara bagi masyarakat global, potensi eskalasi di Selat Hormuz dapat mengganggu pasokan minyak dunia dan memicu lonjakan harga energi. Informasi penting dari media lain menyebutkan bahwa keterlibatan Qatar dan Pakistan sebagai mediator menunjukkan upaya regional untuk mencegah konflik terbuka, namun efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat dominasi militer dalam pengambilan keputusan di Iran.