Parlemen Libya yang berbasis di wilayah timur, yang didukung oleh komandan militer Khalifa Haftar, secara resmi menyetujui kesepakatan maritim dengan Turkiye. Keputusan ini diambil setelah bertahun-tahun hubungan keduanya sempat memanas.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa, pemerintah yang berbasis di Benghazi mengonfirmasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang bermarkas di Tobruk melakukan voting secara bulat untuk meratifikasi nota kesepahaman (MoU) tahun 2019. Kesepakatan ini mengatur penetapan batas maritim antara kedua negara di kawasan Laut Mediterania.
Langkah ini menjadi titik balik yang signifikan. Sebelumnya, pada tahun 2020, parlemen yang sama pernah menolak mentah-mentah ratifikasi kesepakatan tersebut dan bahkan memutus hubungan politik dengan Ankara. Kini, sikap mereka berubah total seiring dengan pergeseran strategis yang mulai terlihat sejak tahun lalu.
Perubahan haluan ini tidak lepas dari meningkatnya kontak militer antara Ankara dan Libyan National Army (LNA) yang dipimpin Haftar. Pada Juli lalu, kedua belah pihak bahkan telah menyepakati kerja sama pengembangan fasilitas militer dan sistem pengawasan canggih.
Kesepakatan maritim ini sendiri sempat menuai protes keras dari Yunani dan Siprus ketika pertama kali ditandatangani pada 2019 silam. Kedua negara Eropa tersebut menilai perjanjian itu melanggar hukum internasional karena mengabaikan hak-hak negara lain di Mediterania timur. Namun, anggota parlemen dari kubu timur, Tarek al-Jeroushi, menegaskan bahwa kepentingan nasional Libya adalah yang utama, meskipun ada pihak yang tidak menyukainya.
Bagi masyarakat Libya, keputusan ini membawa angin segar sekaligus tantangan baru. Di satu sisi, langkah ini berpotensi memperkuat posisi tawar Libya di mata kekuatan global serta membuka peluang kerja sama ekonomi dan keamanan yang lebih erat dengan Turkiye. Namun, di sisi lain, masyarakat perlu mencermati dinamika geopolitik yang bisa memicu ketegangan baru dengan negara-negara tetangga di kawasan Mediterania.