NEW DELHI – Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali mengguncang ibu kota India, New Delhi, selama dua hari berturut-turut. Ribuan orang, termasuk para pemimpin gerakan pemuda yang menyebut diri mereka 'Cockroach' (Kecoak) serta politisi oposisi, ditahan dalam tindakan keras kepolisian.
Abhijeet Dipke, pemimpin Cockroach Janta Party (CJP), langsung melontarkan kritik pedas terhadap Perdana Menteri Narendra Modi setelah dibebaskan pada Minggu (16/2). Melalui unggahan di platform X, ia menyebut Modi sebagai 'penindas' dan 'pengecut' yang memalukan India.
Massa menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Gyanesh Kumar. Mereka menuding revisi daftar pemilih yang dilakukan Kumar sangat menguntungkan partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP). Investigasi surat kabar Indian Express mengungkap bahwa dua komisioner pemilihan lainnya keberatan dengan keputusan Kumar, yang dianggap menghapus jutaan pemilih—terutama dari komunitas Muslim—akibat kesalahan teknis dan kurangnya transparansi.
Menjelang aksi pada Sabtu lalu, New Delhi berubah menjadi 'kota benteng'. Lebih dari 30.000 personel polisi dan paramiliter dikerahkan. Akses menuju Jantar Mantar—lokasi protes resmi dekat parlemen—ditutup total dengan barikade beton. Pemerintah juga memutus layanan internet seluler di beberapa area untuk mencegah mobilisasi massa secara online.
Meski Mahkamah Agung menyebut penahanan para demonstran sebagai tindakan 'ilegal' dan memerintahkan pembebasan, gerakan ini menegaskan bahwa protes akan terus berlanjut. Situasi ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Modi menjelang pemilu, menyoroti ketegangan antara kebebasan sipil dan stabilitas politik di negara demokrasi terbesar di dunia tersebut.