Yerusalem - Pesta demokrasi di Israel berakhir tanpa pemenang mutlak. Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC) mengumumkan hasil akhir pemilu 27 Oktober pada Jumat dini hari, dengan tingkat partisipasi tinggi mencapai 77,9 persen. Namun, tidak ada satu pun blok politik yang berhasil mengantongi 61 kursi mayoritas di Knesset (parlemen) yang beranggotakan 120 orang.
Blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya meraih 53 kursi, sementara blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengumpulkan 48 kursi. Sementara itu, dua partai yang mewakili warga Arab Israel, Ra'am dan Joint List, secara gabungan mengantongi 19 kursi. Kondisi ini menciptakan kebuntuan politik yang rumit.
Yang memperkeruh situasi, baik Netanyahu maupun Eisenkot sama-sama menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab tersebut. Netanyahu bahkan menegaskan larangan membentuk pemerintahan dengan mereka melalui media sosial X. Tudingan pun muncul dari Partai Likud yang menuduh partai Arab 'mencuri' suara rakyat.
Dampaknya bagi masyarakat Israel, ketidakpastian politik ini berarti kebijakan publik dan stabilitas ekonomi terancam tertunda. Jika proses koalisi gagal, Presiden Isaac Herzog harus menunjuk kandidat yang dianggap mampu membentuk pemerintahan dalam waktu 28 hari. Jika tetap gagal, Israel harus siap-siap kembali ke bilik suara untuk pemilu ulang, sebuah siklus yang melelahkan dan mahal bagi rakyat.