Kabar mengejutkan datang dari Venezuela. Jorge Rodriguez, Presiden Majelis Nasional negara tersebut, secara resmi mengumumkan rencana pembebasan semua tahanan politik. Tenggat waktu yang diberikan cukup singkat, yakni paling lambat pada tanggal 13 Februari mendatang.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Rodriguez kepada keluarga para tahanan politik di Caracas, tepatnya di depan pusat penahanan Zona 7. Langkah ini disebut-sebut sebagai respons positif untuk mengatasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kepemimpinan mantan Presiden Nicolas Maduro. Rodriguez bahkan berjanji bahwa pemerintah akan “memperbaiki semua kesalahan” yang dilakukan dalam gerakan Chavismo, yang dipelopori oleh mendiang Presiden Hugo Chavez dan dilanjutkan di era Maduro.
Pembebasan ini tidak lepas dari pengesahan RUU amnesti yang disetujui secara bulat oleh Majelis Nasional dalam voting pertama. Aturan ini dirancang untuk membebaskan mereka yang dituduh atau dihukum karena kejahatan terkait pandangan politik atau kegiatan protes mereka. Di bawah pemerintahan Maduro, para penentang sering kali dijerat tuduhan serius seperti pengkhianatan, terorisme, atau penyebaran kebencian. RUU ini juga akan mencabut larangan bagi tokoh oposisi, seperti peraih Nobel Maria Corina Machado, untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Namun, perlu dicatat bahwa RUU amnesti ini tidak akan mencakup kejahatan seperti pembunuhan, pelanggaran hak asasi manusia berat, atau korupsi.
Meskipun demikian, ada keraguan yang menyelimuti janji pemerintah Venezuela ini. Para pengamat dan kritikus telah lama skeptis terhadap janji-janji yang diucapkan oleh pemerintah yang masih banyak diisi oleh sekutu dekat Maduro.
Secara lebih luas, janji pembebasan ini juga muncul di tengah tekanan besar dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump bahkan pernah mengizinkan operasi militer untuk menculik Maduro dan istrinya, Cilia Flores, untuk dibawa ke New York atas tuduhan perdagangan narkoba. Pemerintahan Trump juga terus menekan pemerintahan sementara Delcy Rodriguez terkait penjualan dan ekstraksi minyak Venezuela, sembari berulang kali mengecam catatan hak asasi manusia pemerintah Maduro. Dengan demikian, tenggat waktu pembebasan tahanan ini, bersama dengan undang-undang amnesti, kemungkinan besar akan dianggap sebagai “kemenangan” bagi Gedung Putih Trump.
Namun, kekhawatiran tetap ada mengenai apakah komitmen hak asasi manusia akan benar-benar dipertahankan dan keadilan akan ditegakkan bagi para terduga pelaku pelanggaran dalam pemerintahan. Sebelumnya, pemerintah Venezuela mengklaim telah membebaskan sekitar 900 tahanan politik, namun kelompok hak asasi manusia seperti Foro Penal masih menyimpan keraguan atas angka dan definisi tersebut.