Di tengah bayangan ancaman militer dan ketegangan yang tak kunjung reda, Iran menunjukkan dua wajah: membuka pintu dialog nuklir sambil tetap siaga penuh menghadapi potensi konflik regional. Mampukah negosiasi di Oman meredakan suhu politik, atau justru akan memicu babak baru perseteruan yang lebih panas?
Pekan depan, putaran negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan kembali digelar, menyusul pembicaraan tidak langsung di Oman yang disebut sebagai "langkah maju" oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Melalui cuitan di X, Pezeshkian menegaskan hak Iran atas isu nuklir berdasarkan Traktat Non-Proliferasi dan meminta AS menghormati negaranya. Ia juga menyatakan, bangsanya selalu membalas hormat dengan hormat, namun tak bisa menerima bahasa kekerasan.
Sejalan dengan Presiden, Diplomat Utama Iran Abbas Araghchi menegaskan kembali posisi teguh negaranya. Dalam sebuah forum di Tehran, Araghchi menyatakan bahwa Iran tak akan melepaskan hak pengayaan uranium untuk tujuan sipil, meskipun ini berisiko memicu serangan militer dari AS dan Israel. Menurutnya, tak ada pihak yang berhak mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dimiliki Iran. Namun, ia juga menyampaikan pesan kepada utusan AS di Muscat bahwa "tidak ada jalan lain selain negosiasi", sebuah isyarat kuat bahwa dialog tetap jadi prioritas. Tiongkok dan Rusia juga disebut sudah diinformasikan mengenai isi pembicaraan tersebut.
Sikap Iran ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Revolusi 1979 yang akan dirayakan dengan demonstrasi massal dan pameran alat militer, termasuk rudal balistik. Ini adalah cara Iran menegaskan kedaulatan dan independensinya yang diraih setelah menggulingkan rezim Shah Pahlavi yang didukung AS. Pesan ini semakin kuat mengingat Iran menolak pembangunan kekuatan militer AS di kawasan, yang disebut mantan Presiden Donald Trump sebagai "armada yang indah" di dekat perairan Iran. "Rasa takut adalah racun mematikan dalam situasi ini," kata Araghchi.
Situasi semakin memanas dengan peringatan keras dari Komandan Militer Tertinggi Iran, Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi. Ia mengatakan, jika Iran diserang, seluruh kawasan akan tersulut konflik. Mousavi menegaskan kesiapan Iran untuk perang jangka panjang dengan AS, meskipun mereka tak menginginkan pecahnya perang regional. Ia menambahkan, para agresor akan menanggung dampak buruk perang yang akan menghambat kemajuan kawasan selama bertahun-tahun, dengan menunjuk AS dan "rezim Zionis" (Israel) sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Ancaman dan dialog yang berjalan paralel ini menggambarkan dilema geopolitik yang kompleks. Bagi Iran, isu nuklir tak lepas dari martabat nasional dan kemandirian. Sementara itu, dunia, khususnya masyarakat di Timur Tengah, menahan napas. Ketegangan ini bukan sekadar perdebatan diplomatik, tapi juga potensi ancaman bagi stabilitas regional dan kehidupan jutaan orang. Di tengah tarik-ulur kekuatan ini, rakyat biasa di Iran mungkin akan terus merasakan dampak ketidakpastian politik dan ekonomi yang berlarut-larut.