Situasi di Iran makin mencekam. Lebih dari sepekan lamanya, hampir seluruh populasi 90 juta jiwa di negara itu terputus dari dunia luar menyusul pemblokiran komunikasi besar-besaran oleh pemerintah. Langkah ekstrem ini diambil di tengah gelombang unjuk rasa nasional yang mematikan, yang bermula sejak Desember lalu dan terus meluas.
Pemerintah Iran tiba-tiba memutus akses internet di seluruh 31 provinsi pada malam 8 Januari. Saat itu, demonstrasi yang awalnya dipicu kenaikan harga di Teheran, berubah menjadi gerakan massa menentang kepemimpinan ulama. Tak hanya internet, komunikasi seluler juga diblokir, bahkan warga kesulitan menghubungi layanan darurat.
Butuh beberapa hari bagi otoritas untuk memulihkan sebagian intranet yang hanya menyediakan akses ke situs dan layanan lokal. Belum jelas kapan akses internet global akan kembali normal sepenuhnya. Layanan telepon lokal memang sudah dipulihkan, namun pesan teks (SMS) masih diblokir. Sejak Selasa lalu, hanya panggilan telepon internasional keluar yang bisa dilakukan.
Di tengah kekacauan ini, pemerintah terus mengirimkan pesan teks satu arah kepada warganya. Isi pesannya mendesak agar mereka tidak mudah terpancing tipu daya "musuh" dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan.
Sementara itu, jumlah korban tewas menjadi sorotan tajam. Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat, melaporkan angka fantastis 2.615 korban jiwa pada Rabu kemarin, sebagian besar terjadi pada malam 8 dan 9 Januari. Namun, pemerintah Iran membantah keras klaim tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari kampanye disinformasi dan pembesaran angka untuk memicu intervensi asing.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara dengan Fox News, menampik tuduhan bahwa Teheran berencana mengeksekusi para pengunjuk rasa. Ia juga mengecilkan jumlah korban tewas yang beredar, menyebutnya "berlebihan" dan "kampanye informasi yang salah".
Otoritas Iran memang mengakui adanya korban tewas di kalangan pengunjuk rasa, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata. Namun, mereka menuding "teroris" dan "elemen" yang dilatih serta dipersenjatai oleh AS, Israel, dan sekutunya sebagai dalang di balik semua pembunuhan massal dan "kerusuhan" yang mengakibatkan gedung-gedung pemerintah diserang serta properti publik dibakar.
Pemerintah Iran tidak mengonfirmasi pembunuhan pengunjuk rasa oleh pasukan negara. Sebaliknya, mereka justru mengklaim bahwa sejumlah anggota pasukan Iran juga tewas, bahkan ada yang dibakar atau dipenggal. Di tengah pemblokiran komunikasi ini, Al Jazeera sendiri tidak dapat memverifikasi secara independen angka-angka korban yang simpang siur tersebut.