Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, kembali mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5–3,75 persen. Keputusan ini, yang sudah diprediksi banyak pihak, menjadi yang kedua kalinya secara berturut-turut di tengah situasi ekonomi global yang penuh gejolak.
The Fed mengambil langkah ini setelah melihat pasar tenaga kerja yang mulai mendingin, namun di sisi lain, harga barang dan jasa justru melonjak tajam. Kenaikan inflasi ini tak lepas dari dampak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, yang memicu ketidakpastian di pasar komoditas global, serta kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh mantan Presiden Donald Trump.
Dalam pernyataannya, The Federal Open Market Committee (FOMC) mengakui adanya ketidakpastian tinggi terkait prospek ekonomi, khususnya implikasi dari perkembangan di Timur Tengah terhadap ekonomi AS. Mereka tetap fokus pada dual mandatnya: mencapai lapangan kerja maksimum dan menjaga inflasi di tingkat 2 persen dalam jangka panjang. Namun, inflasi saat ini masih jauh di atas target tersebut.
Situasi ini diperparah oleh kebijakan tarif Trump. Meski Mahkamah Agung AS sempat menganulir sebagian tarif yang dikenakan melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Trump segera memberlakukan tarif baru melalui Section 122. Kebijakan ini, ditambah tensi di Selat Hormuz pasca-serangan ke Iran, membuat harga grosir AS melonjak 0,7 persen dalam sebulan, jadi kenaikan terbesar dalam setahun terakhir. Harga energi naik 2,3 persen, dengan bensin saja melonjak 1,8 persen.
Ketua The Fed, Jerome Powell, mengakui bahwa harga energi yang lebih tinggi akan mendorong inflasi secara keseluruhan dalam waktu dekat. Dampaknya? Konsumen Amerika Serikat dipastikan akan terus merasakan tekanan di kantong mereka. Harga kebutuhan sehari-hari, terutama bahan bakar, akan semakin menguras anggaran rumah tangga. Ini berarti, di tengah kebijakan suku bunga yang stagnan, masyarakat AS harus bersiap menghadapi kenaikan biaya hidup yang 'mencekik' tanpa henti.