TEHERAN — Jalan menuju kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat memang terjal. Meski nota kesepakatan (MoU) sudah diumumkan pada Minggu lalu dan rencananya akan ditandatangani di Swiss pada Jumat mendatang, bukan berarti semuanya akan berjalan mulus. Faktanya, perpecahan internal di kalangan elit politik Iran justru mulai memanas.
Pemimpin tertinggi Iran yang baru, yang menggantikan Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan udara pada 28 Februari lalu, belum menunjukkan sikap publik yang jelas. Ia hanya muncul melalui pernyataan tertulis yang menekankan pentingnya mempertahankan kendali atas Selat Hormuz serta menjaga program nuklir dan rudal sebagai 'aset nasional' yang tak boleh diserahkan. Ketiadaan sosoknya di publik ini memicu spekulasi liar di kalangan elit.
Koran ultra-konservatif Keyhan, yang pemimpin redaksinya dekat dengan kubu Khamenei, justru menafsirkan diamnya pemimpin baru itu sebagai sinyal bahwa Iran menganggap 'file nuklir' sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. 'Kita berada di titik kritis sejarah Asia Barat. Tidak ada ruang untuk kelemahan atau kesalahan, dan tidak ada yang berhak melanggar garis merah pemimpin tertinggi,' tulis Keyhan dalam editorialnya.
Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang selamat dari perang justru bermain di belakang layar. Jenderal-jenderal seperti Ahmad Vahidi dan komandan markas pusat Khatam al-Anbiya menyatakan kesiapan untuk melanjutkan operasi militer jika perlu, namun memilih bungkam soal detail kesepakatan. Mereka juga menekankan bahwa Iran tidak akan meninggalkan sekutunya, terutama Hizbullah di Lebanon, dan menuntut sekutu-sekutu ini dimasukkan dalam perlindungan kesepakatan.
Analis menilai perdebatan ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan eksternal, faksi garis keras di Iran masih kuat dan siap menggagalkan implementasi jika merasa kepentingan mereka terancam. Situasi ini membuat masa depan kesepakatan masih diselimuti ketidakpastian.