Baru-baru ini, Venezuela menerima kucuran dana $500 juta hasil penjualan minyak pertamanya ke AS. Sebanyak 30-50 juta barel minyak mentah telah dikirimkan sebagai bagian dari kesepakatan yang disebut 'garis hidup' bagi ekonomi Venezuela yang sedang ambruk. Namun, ada syaratnya: uang ini tidak masuk langsung ke kas pemerintah. Dana tersebut ditempatkan dalam rekening terbatas di Qatar, dan penggunaannya—terutama untuk menggaji pegawai negeri dan membiayai layanan esensial—harus atas persetujuan Washington.
Kesepakatan ini muncul setelah pergolakan politik hebat menyusul Operasi Absolute Resolve, aksi militer AS pada 3 Januari 2026, yang berujung pada penculikan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Operasi tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 83 orang. Pascainsiden tragis itu, Mahkamah Agung Venezuela mendeklarasikan 'kekosongan paksa' jabatan presiden dan menunjuk Delcy Rodriguez sebagai Pelaksana Tugas Presiden.
Meski Rodriguez mengecam keras tindakan AS sebagai 'penculikan ilegal', ia kini menunjukkan sinyal kesediaan untuk bekerja sama dengan Washington. Salah satu langkah nyatanya adalah usulan reformasi undang-undang hidrokarbon, yang bertujuan menarik investasi asing dengan melonggarkan kebijakan nasionalisasi yang berlaku selama 25 tahun terakhir. Ia juga bertekad membentuk tatanan baru sambil tetap mengendalikan ketat jalannya reformasi. Tak hanya itu, di ranah domestik, Rodriguez mengumumkan amnesti massal bagi tahanan politik dan berencana mengubah penjara El Helicoide menjadi pusat komunitas.
Niat AS untuk terus mengawasi sektor minyak Venezuela makin terlihat jelas. Sekretaris Energi AS Chris Wright bahkan berencana segera berkunjung untuk bertemu 'semua pimpinan' dan mengevaluasi operasional migas di sana. Sementara itu, di balik layar, kekuatan sesungguhnya di Venezuela disebut-sebut tetap berada di tangan aliansi 'sipil-militer' yang kuat. Analis Salvador Santino Regilme dari Leiden University menjelaskan, meski Rodriguez memegang otoritas eksekutif formal, kekuasaan riil lebih tepat dipahami sebagai milik koalisi pemerintahan, bukan satu pejabat saja.
Perubahan dramatis ini menempatkan Venezuela pada persimpangan jalan. Di satu sisi, ada potensi perbaikan ekonomi lewat suntikan dana dan investasi. Namun, di sisi lain, kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik Venezuela terancam oleh intervensi dan pengawasan ketat AS. Pertanyaan besar muncul: apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah transisi ini, termasuk amnesti dan reformasi, benar-benar akan mengatasi masalah struktural yang mendalam? Kritikus sangsi dan mempertanyakan legitimasi serta arah jangka panjang pemerintahan Rodriguez. Bagi rakyat Venezuela, yang telah lama bergulat dengan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah seperti Petare, permukiman kumuh terbesar, masa depan tampaknya masih diselimuti ketidakpastian, di tengah bayang-bayang kendali baru dari kekuatan eksternal.