Peta politik Israel memasuki babak baru setelah Presiden Isaac Herzog menunjuk pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan. Langkah ini diambil setelah koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan mayoritas di parlemen (Knesset) pada pemilu Oktober lalu. Eisenkot, mantan Kepala Staf Militer berusia 66 tahun, kini memiliki waktu 28 hari untuk merakit koalisi, dengan opsi perpanjangan 14 hari jika gagal.
Meski mendapat kesempatan emas, jalan Eisenkot tidak mulus. Ia harus mampu menyatukan partai-partai oposisi yang memiliki pandangan berseberangan tajam soal keamanan nasional, agama, dan isu pendudukan Palestina. Koalisi potensialnya yang terdiri dari partai Yashar, Demokrat, Together, dan Yisrael Beiteinu hanya menguasai 48 kursi dari total 120 kursi parlemen. Untuk mencapai mayoritas 61 kursi, dukungan dari partai-partai yang dipimpin warga Arab—yang memiliki 19 kursi—menjadi kunci. Namun, Eisenkot secara tegas menolak melibatkan partai Arab dalam pemerintahannya, meskipun partai-partai tersebut mendukung upayanya menggulingkan Netanyahu.
Di sisi lain, kubu Netanyahu juga melemah. Koalisi nasionalis-religiusnya turun menjadi 53 kursi. Pukulan tambahan datang dari sekutu ultra-Ortodoks, United Torah Judaism, yang menolak memberikan dukungan kepada Netanyahu maupun kandidat lain. Situasi ini menciptakan kebuntuan politik yang kompleks, di mana partai-partai Arab memegang peran penentu namun justru dijauhi oleh kedua kubu utama. Masyarakat Israel kini menanti apakah Eisenkot mampu memecahkan kebuntuan ini atau justru membawa negara ke putaran pemilu kelima dalam kurun waktu dua tahun.