Tensi geopolitik kembali memanas. Iran dan Amerika Serikat kembali duduk di meja perundingan nuklir putaran ketiga di Jenewa, Swiss. Namun, langkah diplomatik ini dibayangi bayang-bayang sanksi baru dari Washington dan retorika yang penuh ancaman, memunculkan pertanyaan besar: apakah jalan damai masih terbuka, ataukah konflik justru semakin di ambang pintu?
Delegasi diplomatik Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi telah tiba di Jenewa. Mereka akan terlibat dalam perundingan tidak langsung dengan Amerika Serikat, difasilitasi oleh Oman, untuk membahas program nuklir Tehran. Ironisnya, di tengah upaya dialog ini, Washington justru mengumumkan sanksi baru yang menyasar lebih dari 30 individu, entitas, dan kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan minyak ilegal, program rudal balistik, serta produksi senjata Iran.
Wakil Presiden AS JD Vance secara terang-terangan menuduh Iran berupaya membangun kembali program nuklirnya setelah serangan AS Juni lalu. Vance menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan harus menanggapi serius ancaman tindakan militer dari AS, meskipun Presiden Donald Trump disebutnya masih mengutamakan jalur diplomatik. Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Keuangan Scott Bessent yang menyebut Iran menyalahgunakan sistem keuangan global untuk membiayai ambisi nuklir dan jaringan terorisnya.
Di sisi lain, Iran bersikeras bahwa mereka hanya menginginkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan menolak tudingan mengembangkan senjata atom. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, membantah keras klaim AS terkait program nuklir dan rudal balistik Iran, menyebutnya sebagai 'kebohongan besar' yang mirip propaganda. Iran tetap berkomitmen pada kesepakatan yang 'adil, seimbang, dan setara'.
Perundingan kali ini berlangsung di tengah iklim ketidakpercayaan yang mendalam. Di satu sisi, ada upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi. Namun, di sisi lain, sanksi baru dan peningkatan kehadiran militer AS di Timur Tengah, ditambah retorika konfrontatif, justru bisa memperkeruh suasana. Ini bukan hanya pertaruhan bagi stabilitas kawasan, tapi juga bisa memengaruhi pasar minyak global dan memperumit upaya komunitas internasional dalam mengendalikan proliferasi nuklir. Keberhasilan atau kegagalan perundingan ini akan menentukan arah hubungan kedua negara dan stabilitas geopolitik dunia ke depan.