Israel akan menggelar pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang. Ini menjadi momen krusial bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, karena hasilnya bisa mengakhiri dominasi politiknya yang sudah berlangsung lama. Pemungutan suara untuk 120 kursi Knesset ini adalah yang pertama sejak serangan 7 Oktober 2023 dan konflik Gaza yang menyusul.
Survei terbaru menunjukkan persaingan sengit. Blok kanan-tengah pimpinan Netanyahu bersaing ketat dengan aliansi oposisi. Namun, memenangkan suara terbanyak tidak otomatis membuat seseorang jadi perdana menteri. Sistem proporsional di Israel memaksa partai-partai untuk berkoalisi guna mengamankan mayoritas 61 kursi di Knesset. Tidak ada satu partai pun yang pernah menang mutlak.
Menariknya, partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel (sekitar 20% populasi) bisa jadi penentu. Proyeksi kursi mereka sekitar 13, cukup untuk menentukan siapa yang akan memimpin koalisi. Di sisi lain, empat partai oposisi telah menandatangani pakta non-agresi untuk bersama-sama menggulingkan Netanyahu. Nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot dan mantan PM Naftali Bennett muncul sebagai kandidat kuat pengganti.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Israel, pemilu ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi PM, tapi soal arah kebijakan keamanan dan sosial. Jika oposisi menang dan berhasil membentuk koalisi, kebijakan terhadap Gaza dan hubungan dengan dunia internasional bisa berubah drastis. Sementara itu, keterlibatan partai Arab dalam koalisi (seperti yang pernah terjadi pada 2021) akan menjadi sinyal penting bagi integrasi politik warga Palestina di Israel, meski hal ini masih menjadi tabu bagi sebagian kalangan kanan.