Peta politik Israel berubah drastis setelah Pemilu pekan lalu. Untuk pertama kalinya, partai-partai yang dipimpin warga Arab mencetak rekor 19 kursi di parlemen (Knesset) yang beranggotakan 120 orang. Suara ini menjadi penentu arah pemerintahan baru.
Aliansi Joint List secara resmi merekomendasikan pemimpin oposisi, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan kepada Presiden Isaac Herzog. Langkah ini disusul oleh partai Ra'am yang mengantongi 8 kursi. Dengan tambahan dukungan dari 11 anggota Joint List, Eisenkot diproyeksikan mengantongi dukungan 67 anggota parlemen, melewati ambang batas mayoritas 61 kursi.
Di sisi lain, blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya mengantongi 53 kursi. Situasi ini diperparah oleh pecahnya koalisi kanan-tengah karena partai ultra-Ortodoks Degel HaTorah menolak memberikan dukungan. Mereka protes karena pemerintahan Netanyahu gagal mengesahkan undang-undang pembebasan wajib militer bagi pria Haredi.
Presiden Herzog kini tengah melakukan konsultasi intensif dengan para pemimpin partai. Ia memiliki waktu beberapa hari untuk menunjuk kandidat formatur. Kandidat terpilih nantinya punya waktu 28 hari (bisa diperpanjang 14 hari) untuk menyusun kabinet. Jika gagal, Israel harus siap-siap menggelar pemilu dini tahun depan.
Analisis Dampak: Keterlibatan partai Arab dalam menentukan formatur kabinet adalah preseden baru dalam politik Israel. Ini menunjukkan pergeseran demografi dan politik yang signifikan, di mana suara warga Arab tidak lagi bisa diabaikan dalam kancah legislatif. Bagi masyarakat umum, ini berarti potensi perubahan kebijakan terkait isu-isu sensitif seperti wajib militer dan hak-hak minoritas. Namun, situasi ini juga memicu kekhawatiran polarisasi politik yang lebih dalam, mengingat blok kanan keras menolak legitimasi partai Arab dalam koalisi.