Pemerintah Prancis mengambil langkah ekstrem menjelang gelombang demonstrasi nasional pada Sabtu (21/10). Otoritas mengerahkan 70.000 personel polisi untuk mengamankan kota-kota besar, terutama Paris, setelah kerusuhan besar pekan lalu yang dianggap tidak terantisipasi dengan baik.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir aksi anarkis. 'Kami tidak akan membiarkan apa pun terjadi tanpa tindakan,' ujarnya, seraya menyoroti seruan kekerasan di media sosial yang berasal dari kelompok ekstrem kiri. Pengadilan jalur cepat pun telah menjebloskan ratusan orang ke penjara atas tuduhan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
Meski pemerintah memberlakukan pembatasan ketatâhanya demonstrasi oleh serikat pekerja resmi yang diizinkanâgelombang protes tetap diperkirakan besar. Beberapa kota seperti Lyon, Nice, dan Montpellier bahkan memberlakukan larangan total segala bentuk pertemuan. Namun, langkah ini tampaknya tidak menyurutkan niat massa yang terdiri dari mahasiswa, serikat buruh, dan kelompok anti-pemerintah.
Dampak langsungnya sangat terasa bagi publik. Ikon wisata seperti Museum Louvre, Orsay, dan Picasso dipastikan tutup pada Sabtu. Jadwal pertandingan sepak bola PSG juga terpaksa digeser ke hari Senin. Di sejumlah ruas jalan, toko-toko dan bangunan publik mulai ditutup dengan papan kayu untuk mengantisipasi penjarahan susulan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kota-kota besar, di mana aturan demonstrasi antarwilayah berbeda-beda, membingungkan warga dan pelaku usaha.