Washington DC - Sebuah laporan investigasi mengungkap skandal etika yang mengguncang Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). Alina Habba Mildon, mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump yang kemudian diangkat menjadi pejabat federal, dilaporkan menandatangani kontrak bernilai lebih dari $50 juta dengan keluarga seorang bankir Venezuela, Julio Herrera Velutini. Yang membuat heboh, kontrak ini diteken saat ia masih menjabat sebagai jaksa federal, dan pembayaran mulai mengalir saat ia masih aktif sebagai penasihat senior di DOJ.
Kronologi skandal ini memicu kecurigaan kuat adanya jual-beli pengampunan (pardon). Herrera Velutini sebelumnya menghadapi tuduhan suap terhadap mantan Gubernur Puerto Rico, Wanda Vazquez Garced, terkait upaya menghalangi investigasi regulator terhadap banknya. Pada 15 Januari, Trump memberikan pengampunan penuh kepada Herrera. Hanya berselang dua minggu setelah Habba Mildon resmi bekerja untuk perusahaan keluarga Herrera, Concord Partners, pengampunan itu turun. Perusahaan tersebut dilaporkan tidak memiliki profil publik yang jelas, menambah kecurigaan akan motif tersembunyi di balik transaksi bernilai fantastis tersebut.
Presiden Trump sendiri angkat bicara dan mengecam tindakan mantan anak buahnya itu. Dalam pernyataannya di Mar-a-Lago, Trump menyebut kontrak tersebut sebagai tindakan yang 'tidak bisa diterima' dan 'keterlaluan'. Meski demikian, Trump membantah terlibat dalam kesepakatan pengampunan tersebut. Ia bahkan dilaporkan menyarankan agar Habba Mildon menyumbangkan sebagian uangnya ke perpustakaan kepresidenan atau menghentikan pembayaran sisa kontrak.
Analisis Dampak: Skandal ini menjadi ujian integritas bagi sistem hukum AS. Bagi masyarakat, kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan potensi korupsi di level tertinggi pemerintahan. Isu 'revolving door' (perpindahan pejabat ke sektor swasta) dan konflik kepentingan menjadi sorotan tajam, karena seorang pejabat publik diduga memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi yang masif. Kasus ini juga mencoreng independensi DOJ yang seharusnya bebas dari intervensi politik maupun finansial.