TEHERAN, IRAN â Ketegangan politik internal Iran memanas setelah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini justru memperkuat posisi kelompok garis keras di Iran yang menolak keras konsesi terhadap Washington.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pekan ini, Khamenei mengakui bahwa dirinya memiliki pandangan berbeda soal kesepakatan tersebut. Namun, ia memberikan izin setelah Presiden Masoud Pezeshkian, yang dikenal sebagai tokoh moderat, secara eksplisit mengambil tanggung jawab penuh atas perjanjian itu. Pezeshkian kini berada di bawah tekanan besar dari kubu garis keras yang meyakini perang dengan AS bisa kembali pecah sewaktu-waktu.
Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trumpâdengan mediasi Pakistan, Qatar, dan pihak lainnyaâjuga mendapat tantangan dari hampir seluruh faksi politik di Israel. Tel Aviv mendorong aksi militer untuk melemahkan Teheran dan koalisi 'Poros Perlawanan', termasuk kelompok Hizbullah di Lebanon.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran telah mengeluarkan pernyataan untuk meyakinkan Khamenei bahwa mereka akan menjaga 'hak bangsa Iran dan front perlawanan'. Dewan tersebut akan melanjutkan negosiasi dengan 'sikap tidak percaya total' terhadap AS dan telah menyiapkan rencana balasan jika pihak lawan melanggar ketentuan.
Sementara itu, Pezeshkian menyebut teks kesepakatan itu sebagai 'dokumen bersejarah dan pesan dari Iran yang kuat bahwa perdamaian akan terwujud di bawah naungan rasa saling menghormati'.
Analisis Dampak: Situasi ini menciptakan ketidakpastian politik di Iran. Jika kelompok garis keras terus mendominasi narasi, proses negosiasi dengan AS bisa terhambat. Di sisi lain, langkah Presiden Pezeshkian menunjukkan adanya celah diplomatis yang bisa dimanfaatkan untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Namun, dengan sikap Israel yang agresif, potensi eskalasi militer tetap menjadi ancaman nyata.