Presiden Prancis Emmanuel Macron akhirnya buka suara setelah negaranya dilanda gelombang kekerasan yang parah. Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan televisi, Minggu (waktu setempat), Macron mengaku merasakan "kemarahan dan rasa malu" atas aksi para perusuh yang ia sebut berusaha "menjatuhkan republik".
Meski mengecam keras aksi anarkis, Macron memilih untuk tidak memberlakukan status darurat nasional atau jam malam. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas dan memastikan para pelaku penjarahan serta perusakan akan "membayar perbuatan mereka".
Data Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat situasi Sabtu lalu sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hampir 2.400 orang ditangkap, sementara sekitar 1.000 aparat kepolisian dan gendarmerie dilaporkan menjadi korban luka-luka.
Macron mencoba menarik garis tegas antara demonstran sah dan perusuh. Ia menekankan pentingnya membedakan antara mereka yang menyuarakan tuntutan "legitim" dengan kelompok yang melakukan penghancuran dan penjarahan. Sebagai langkah cepat, pemerintah akan membentuk "unit krisis" untuk menyalurkan bantuan darurat bagi warga yang terdampak.
Menanggapi pidato tersebut, pengamat menilai retorika Macron belum tentu mampu meredam amarah publik. Situasi ini juga mulai masuk ke ranah politik elektoral menjelang pemilu presiden tahun depan. Kandidat sayap kiri Jean-Luc Melenchon menuduh pemerintah bertanggung jawab penuh atas kekacauan, sementara kubu sayap kanan menilai pidato Macron sebagai bentuk kepengecutan karena dianggap gagal melindungi rakyat.