Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bisa membatalkan putusan Roe v. Wade berpotensi memicu gelombang kekhawatiran baru. Jika perlindungan aborsi federal ditiadakan, setiap negara bagian di AS bisa menentukan aturannya sendiri. Diperkirakan, setidaknya 23 negara bagian akan melarang praktik aborsi. Tapi, masalahnya bukan hanya soal larangan itu sendiri.
Yang mungkin belum banyak terpikirkan adalah bagaimana negara bisa mengintervensi keputusan paling pribadi seseorang melalui jejak digital mereka. Di era pengawasan digital seperti sekarang, bagaimana bentuk kriminalisasi aborsi nantinya?
Profesor hukum dari University of Baltimore, Michele Gilman, menjelaskan ancaman "pengawasan menstruasi" atau menstrual surveillance. Ini adalah berbagai cara di mana individu yang mengalami menstruasi diawasi. Tidak hanya lewat aplikasi pelacak haid atau perangkat pintar seperti ponsel dan jam tangan, tapi juga potensi hukuman dari tempat kerja atau sekolah.
Industri "femtech" yang berfokus pada teknologi kesehatan wanita memang sedang booming. Banyak aplikasi dan perangkat diciptakan untuk membantu wanita memahami tubuh mereka, termasuk aplikasi pelacak siklus haid. Namun, data intim ini tersimpan di tangan perusahaan swasta, dan seringkali penggunanya tidak menyadari bahwa data mereka tidak hanya lokal di perangkat, melainkan juga dibagikan kepada pihak ketiga.
Gilman memperingatkan, karena Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang privasi data yang komprehensif, tidak ada yang bisa menghentikan polisi atau bahkan warga sipil untuk mengumpulkan data digital tentang siapa pun yang dicurigai melanggar hukum, meski orang tersebut berada di negara bagian yang mengizinkan aborsi. Jejak digital seperti riwayat pencarian, lokasi, atau data dari aplikasi kesehatan bisa jadi senjata baru dalam penegakan hukum aborsi di masa depan.