Kuba menuding pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan tekanan besar-besaran terhadap negara-negara anggota PBB jelang voting resolusi kecaman embargo ekonomi. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengungkapkan bahwa Washington menggunakan ancaman tarif, pembatasan visa, hingga penghentian program kerja sama sebagai alat untuk mengubah suara negara-negara tersebut.
Menurut Rodriguez, kampanye tekanan ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz. Negara yang menolak mematuhi tekanan tersebut diancam akan didukung pihak oposisi dalam pemilihan umum di negaranya. Kuba menilai langkah ini sebagai cara baru dan berbahaya dalam menjalankan diplomasi multilateral yang mencerminkan kekalahan pihak yang bersalah.
Resolusi tahunan yang tidak mengikat ini sendiri telah lama menjadi agenda rutin Majelis Umum PBB untuk mengecam embargo yang sudah berlangsung sejak awal 1960-an tersebut. Embargo ini diakui sebagai yang terpanjang dalam sejarah modern dan sangat berdampak pada kesulitan ekonomi di pulau tersebut. Voting untuk resolusi tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 27 atau 28 Oktober mendatang.
Di sisi lain, pemerintahan Trump bersikeras bahwa masalah utama Kuba bukanlah embargo, melainkan sistem pemerintahan komunisnya. Waltz bahkan menuduh diplomasi Kuba melakukan intimidasi terhadap peserta panel diskusi soal hak asasi manusia yang digelar AS di markas PBB, New York. Ketegangan antara kedua negara pun semakin memanas menjelang hari pemungutan suara.