Washington, D.C. menjadi saksi pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Fokus utamanya: merumuskan gencatan senjata di Gaza serta menggalang dana untuk proses rekonstruksinya yang mendesak.
Sekitar dua lusin negara dikabarkan telah menandatangani kesepakatan untuk bergabung dalam Dewan ini. Namun, ada ganjalan yang cukup menarik perhatian. Sejumlah sekutu dekat Amerika Serikat justru memilih absen. Kondisi ini sontak memunculkan pertanyaan besar mengenai seberapa luas dukungan global yang akan didapatkan inisiatif perdamaian ini, sekaligus legitimasi langkah-langkah yang nantinya akan diambil.
Di sisi lain, Trump sendiri melontarkan pernyataan yang memperluas cakupan dewan. Menurutnya, visi untuk Gaza ini membentang 'jauh melampaui' Gaza itu sendiri. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya kemungkinan rencana regional yang lebih ambisius atau bahkan perubahan geopolitik yang lebih besar di Timur Tengah, bukan sekadar penanganan konflik di Gaza semata.
Ketidakhadiran beberapa sekutu kunci AS bisa menjadi indikator adanya keraguan atau perbedaan pandangan strategis terhadap pendekatan yang diusung Trump. Jika dukungan tak bulat, potensi efektifitas Dewan Perdamaian dalam menuntaskan isu Gaza dan mewujudkan visinya yang lebih luas tentu akan jadi pertanyaan besar. Ini bukan sekadar tentang gencatan senjata, tapi juga tentang arah masa depan Gaza dan dinamika kekuatan di kancah global.