DAVOS – Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, tahun ini diwarnai dengan pernyataan keras dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di hadapan para elite global, Macron dengan tegas menyatakan bahwa ini "bukan waktu untuk imperialisme baru atau kolonialisme baru."
Pernyataan ini jelas menyasar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pasalnya, Trump belakangan ini kerap membuat gebrakan kontroversial yang berbau 'ambisi kekaisaran'. Sebut saja rencananya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark. Tak hanya itu, Trump juga pernah mengancam akan menyita Terusan Panama dan sebelumnya dituduh 'menculik' presiden Venezuela.
Di Davos sendiri, Trump sempat menyampaikan pidato khasnya yang bertele-tele. Ia bicara ngalor-ngidul soal kincir angin, menyindir kacamata "indah" Macron, hingga bersikeras tidak akan "menggunakan kekerasan" dalam akuisisi Greenland – yang bahkan ia salah sebut sebagai Islandia.
Ambisi Trump terhadap Greenland ini sontak membuat Eropa gerah. Parlemen Eropa langsung mengeluarkan kecaman keras, menyebut pernyataan administrasi Trump itu sebagai "tantangan terang-terangan terhadap hukum internasional, prinsip Piagam PBB, serta kedaulatan dan integritas teritorial sekutu NATO." Media ternama Inggris, The Guardian, melaporkan bahwa para pemimpin Eropa "berbaris" menentang "kolonialisme baru" yang disuarakan Macron.
Namun, di balik kecaman keras ini, ada sebuah pertanyaan besar: apakah Eropa, khususnya Prancis, benar-benar bersih dari praktik imperialisme dan kolonialisme? Penulis kolom Al Jazeera mempertanyakan hal ini, menyoroti rekam jejak yang mungkin membuat kecaman tersebut terdengar hambar.
Mari kita lihat Prancis. Negara ini masih menguasai belasan wilayah di berbagai belahan dunia. Banyak di antaranya dipromosikan sebagai destinasi wisata eksotis, seperti Kepulauan Guadeloupe di Laut Karibia dan kepulauan Mayotte di Samudra Hindia. Meski secara resmi wilayah-wilayah ini sudah menjadi "departemen Republik Prancis" dan bagian dari Uni Eropa, mentalitas imperialisme lama seolah sulit dilepaskan.
Contohnya, pada Desember 2024, penduduk Mayotte – wilayah seberang laut Prancis termiskin yang dilanda badai siklon – mengkritik respons pemerintah yang dinilai tidak efektif. Macron dengan entengnya malah menanggapi, "Jika bukan karena Prancis, kalian akan berada dalam masalah jauh lebih parah, 10.000 kali lipat." Bukankah itu semacam "kolonialisme baru" yang terselubung?
Belum lagi menyinggung "kolonialisme lama" Prancis yang rekam jejaknya cukup kelam. Ingatlah kasus Aljazair, di mana sekitar 1,5 juta warga Aljazair tewas selama perang kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1954-1962. Jadi, ketika Eropa mengutuk ambisi imperialis, pantaskah mereka melupakan sejarah dan praktik mereka sendiri?