Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dikabarkan tengah membidik anggota kongres dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, terkait status kewarganegaraannya. Investigasi ini berfokus pada dugaan manipulasi data imigrasi saat Omar masuk ke Amerika Serikat sebagai pengungsi dari Somalia pada tahun 1995.
Menurut laporan The Wall Street Journal, pihak berwenang telah memeriksa arsip imigrasi keluarga Omar dan melayangkan lebih dari selusin surat panggilan pengadilan (subpoena) kepada sejumlah kerabatnya. Pemerintah AS mencurigai adanya perubahan usia dalam dokumen imigrasi yang memungkinkan Omar mendapatkan kewarganegaraan lewat ayahnya, bukan melalui proses aplikasi terpisah. Kasus ini menjadi rumit karena ayah Omar telah meninggal pada tahun 2020, sehingga penyidik kesulitan mengumpulkan bukti otentik mengenai siapa yang sebenarnya melakukan pemalsuan data tersebut.
Investigasi ini memuncak setelah agen federal menggeledah rumah Omar di Minnesota baru-baru ini. Penggeledahan tersebut menuai kritik keras karena dianggap sebagai eskalasi politik yang tidak biasa menjelang pemilihan sementara (midterm) pada 3 November mendatang. Meski demikian, Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyatakan bahwa penggeledahan itu murni bagian dari investigasi pidana yang sedang berjalan.
Analisis Dampak: Langkah investigasi ini dipandang sebagai manuver politik yang panas menjelang pemilu. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi ujian bagi independensi lembaga penegak hukum AS di tengah tensi politik yang tinggi. Jika tuduhan ini terbukti, Omar bisa kehilangan hak pilih dan kursinya di kongres, namun jika ini dianggap sebagai persekusi politik, hal ini bisa memicu gelombang solidaritas dari konstituennya di Minnesota. Penting dicatat, investigasi ini belum mencabut kewarganegaraannya secara otomatis; proses hukum di pengadilan tetap diperlukan untuk melakukan deportasi.