Gebrakan hukum yang bisa jadi sejarah baru dunia. Para petinggi FIFA dan UEFA, Gianni Infantino serta Aleksander Čeferin, kini menghadapi tuduhan serius di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mereka dituduh terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus ini, yang diajukan kelompok pesepak bola Palestina, menyoroti praktik standar ganda dalam olahraga global dan bisa menjadi preseden penting yang mengguncang dunia sepak bola.
Pelaporan resmi ke ICC ini terjadi pada 16 Februari lalu. Dalam dokumen setebal 120 halaman, Infantino dan Čeferin dituduh 'membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang' – khususnya transfer penduduk sipil ke wilayah pendudukan – serta 'kejahatan terhadap kemanusiaan', yaitu apartheid. Ini pertama kalinya pemimpin organisasi olahraga dituding melakukan kejahatan sebesar ini, sekaligus jadi peringatan keras bagi petinggi korporasi di luar maupun di dalam dunia atletik.
Akar permasalahan terletak pada keputusan FIFA dan UEFA yang membiarkan Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) terus menaungi klub-klub yang berbasis di permukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Padahal, Statuta FIFA Pasal 64(2) jelas melarang klub atau asosiasi anggota bermain di wilayah asosiasi lain tanpa persetujuan. Sikap FIFA-UEFA yang tak mengambil tindakan, meski didesak untuk membekukan klub-klub atau IFA, dianggap sebagai bentuk dukungan material terhadap pendudukan dan apartheid Israel.
Ironisnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan menentang larangan tim Israel berkompetisi, menyebutnya sebagai 'kekalahan' dan ingin aturan FIFA melarang pelarangan negara karena 'tindakan pemimpin politik mereka'. Pernyataan ini kontras dengan tindakannya di masa lalu: Infantino adalah orang yang mengawasi pembekuan Rusia dari FIFA pada 2022 dan pelarangan klub Krimea dari liga Rusia pada 2014 setelah aneksasi wilayah tersebut.
Pelaporan ini menargetkan Infantino dan Čeferin secara individu karena ICC tidak bisa mengadili organisasi swasta. Dampak kasus ini tidak main-main. Sepak bola, dengan sekitar lima miliar penggemar, adalah ekspresi budaya paling populer di dunia. Kasus ini berpotensi membuka jalan bagi akuntabilitas yang lebih besar, tidak hanya di dunia olahraga tetapi juga di lingkup korporat yang lebih luas, menantang impunitas atas pelanggaran hukum internasional yang kerap terjadi. Laporan ini juga mengingatkan pada klaim 'athleticide' oleh Israel yang menyebabkan terbunuhnya 1.007 atlet Palestina dan hancurnya 184 fasilitas olahraga.