Pemilihan umum di Thailand baru saja bergulir pada Minggu (Waktu setempat), dengan harapan dan ketegangan menyelimuti masa depan politik negara Gajah Putih ini. Sorotan utama tertuju pada kemungkinan tidak adanya partai yang meraih mayoritas mutlak, sebuah skenario yang berpotensi memicu ketidakstablian politik berkepanjangan. Perebutan kekuasaan antara kelompok progresif, royalis-militer, dan populis memanaskan suasana, di tengah agenda referendum konstitusi yang krusial.
Sebanyak 500 kursi parlemen diperebutkan oleh lebih dari 50 partai. Namun, hanya tiga kekuatan utama yang diyakini punya kans besar: Partai Rakyat (People's Party) yang progresif, Bhumjaithai yang pro-kemapanan militer, dan Pheu Thai yang beraliran populis.
Partai Rakyat, yang digawangi Natthaphong Ruengpanyawut, diprediksi bakal meraih suara terbanyak. Platform mereka berani mengusung reformasi fundamental, termasuk membatasi pengaruh militer dan pengadilan, serta membongkar monopoli ekonomi. Namun, agenda radikal ini bisa jadi bumerang, mengingat lawan-lawannya mungkin bersatu untuk membendung kekuasaannya. Ini mengulang nasib Partai Maju (Move Forward Party) yang sebelumnya memenangkan suara terbanyak namun dihalangi militer dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, Bhumjaithai, yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul, menjadi pilihan utama kubu militer dan royalis. Anutin yang baru menjabat PM sejak September lalu, fokus pada stimulus ekonomi dan keamanan nasional, bahkan membakar semangat nasionalisme di tengah konflik perbatasan dengan Kamboja.
Tak kalah sengit, Pheu Thai hadir sebagai penerus gerakan politik yang didukung oleh mantan PM yang dipenjara, Thaksin Shinawatra. Mengusung janji-janji populis seperti bantuan tunai, Pheu Thai menominasikan keponakan Thaksin, Yodchanan Wongsawat, sebagai kandidat PM.
Selain memilih wakil rakyat, pemilih Thailand juga dihadapkan pada referendum krusial: apakah konstitusi yang dibuat militer pada 2017 harus diganti. Kelompok pro-demokrasi melihat ini sebagai langkah vital untuk mengurangi dominasi lembaga-lembaga non-terpilih seperti militer dan yudikatif, sementara kaum konservatif memperingatkan potensi kekacauan.
Dengan hasil survei yang konsisten menunjukkan tidak ada partai yang akan meraih mayoritas tunggal, negosiasi koalisi menjadi tak terhindarkan. Situasi ini bukan hal baru bagi Thailand, yang dalam tiga tahun terakhir saja sudah menyaksikan pergantian tiga perdana menteri. Perebutan kekuasaan antara elit tradisional, militer, dan gerakan pro-demokrasi/populis terus menjadi benang merah yang menentukan arah politik negara ini. Hasil pemilu kali ini, beserta potensi koalisi pasca-pemilu, akan sangat menentukan apakah Thailand mampu menemukan stabilitas jangka panjang atau justru kembali terperosok dalam turbulensi politik.