Budapest, Hungaria – Ketegangan politik di Hungaria memuncak setelah Perdana Menteri baru, Péter Magyar, mengumumkan rencana untuk mengamendemen konstitusi demi memecat Presiden Tamás Sulyok. Langkah ini diambil setelah Sulyok menolak permintaan mundur yang diajukan oleh Magyar.
Magyar, yang partainya Tisza memenangkan mayoritas dua pertiga di Majelis Nasional pada April lalu, menuduh Sulyok sebagai boneka mantan Perdana Menteri Viktor Orbán. Ia memberikan tenggat waktu hingga 31 Mei bagi Sulyok untuk mengundurkan diri, namun presiden yang menjabat sejak Februari 2024 itu tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan masa jabatan lima tahun.
“Tamás Sulyok tidak pernah membela yang lemah, mereka yang diserang, atau supremasi hukum,” tulis Magyar di akun X-nya. Ia juga menyebut Sulyok tidak layak mewakili persatuan bangsa Hungaria setelah perubahan politik besar yang terjadi.
Di sisi lain, Sulyok justru memperingatkan bahwa krisis konstitusional ini bisa memperdalam perpecahan sosial dan merusak citra demokrasi Hungaria di mata internasional. Ia bahkan mengaitkan situasi ini dengan potensi tertundanya pencairan dana Uni Eropa senilai €16,4 miliar (sekitar Rp288 triliun) yang sebelumnya dibekukan karena kemunduran demokrasi di era Orbán.
Analisis Dampak: Langkah Magyar ini menunjukkan tekadnya untuk membersihkan sisa-sisa rezim Orbán secara total. Namun, langkah kontroversial ini juga berisiko memicu instabilitas politik jangka pendek. Jika Sulyok menggunakan haknya untuk merujuk undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, agenda reformasi Magyar bisa terhambat. Sementara itu, keberhasilan mencairkan dana EU menjadi kunci pemulihan ekonomi Hungaria, yang membuat tekanan terhadap Magyar semakin besar untuk menyelesaikan krisis ini dengan cepat.