Gelombang demonstrasi besar kembali melanda New Delhi, India. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar, atas dugaan penyimpangan dalam revisi daftar pemilih yang kontroversial.
Aksi yang digelar pada Senin (lalu) ini menjadi babak baru konfrontasi antara masyarakat dengan otoritas di ibu kota yang dijaga sangat ketat tersebut. Partai oposisi bersama pendukung gerakan pemuda Cockroach Janta Party nekat menembus penjagaan demi menuntut pemerintah menghentikan penghapusan nama pemilih dari daftar.
Data media setempat mencatat lebih dari 133 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih sejak tahun lalu. Padahal, India memiliki sekitar 969 juta pemilih terdaftar pada pemilu 2024. Kritikus menilai revisi besar-besaran ini berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
KPU India membantah segala tuduhan pelanggaran. Mereka berdalih penghapusan tersebut bertujuan untuk membersihkan data ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan nama-nama fiktif. Namun, kritik keras tetap mengalir karena kebijakan ini dianggap tidak proporsional dan berdampak besar pada kelompok minoritas, khususnya umat Muslim.
Otoritas mengerahkan ribuan personel keamanan di pusat kota Delhi untuk hari ketiga berturut-turut. Barikade logam berat dipasang dan sejumlah stasiun metro kunci ditutup. Pengunjuk rasa juga menyoroti respons kepolisian yang dinilai represif setelah penangkapan massal terhadap ribuan demonstran, termasuk beberapa jurnalis yang sedang bertugas, meski telah menunjukkan kartu pers.
Demonstrasi ini menjadi tantangan politik serius bagi Modi, yang berhasil menyatukan partai oposisi, kelompok mahasiswa, dan aktivis dalam satu suara menolak revisi daftar pemilih.