Kondisi politik Bangladesh memanas jelang Pemilu Februari mendatang. Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina mengecam keras keputusan yang melarang partainya, Awami League, untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut. Larangan ini bukan cuma bikin Hasina geram, tapi juga memicu kekhawatiran meluasnya polarisasi politik dan potensi kerusuhan di negara itu.
Dalam pesan yang dirilis Kantor Berita AP, Hasina yang kini berada di pengasingan di India, memperingatkan bahwa "pemerintahan yang lahir dari pengecualian tidak bisa menyatukan bangsa yang terpecah." Ia menambahkan, setiap kali partisipasi politik ditolak pada sebagian besar populasi, hal itu hanya akan "memperdalam kebencian, mendelegitimasi institusi, dan menciptakan kondisi instabilitas di masa depan." Hasina juga menuding pemerintahan sementara pimpinan peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, sengaja mencabut hak jutaan pendukungnya dengan melarang Awami League ikut pemilu.
Pemilu 12 Februari nanti, yang akan diikuti oleh lebih dari 127 juta pemilih, disebut-sebut sebagai salah satu yang paling krusial dalam sejarah Bangladesh pasca-jatuhnya pemerintahan 15 tahun Hasina akibat penumpasan demo mahasiswa pada 2024. Selain memilih pemimpin baru, warga juga akan memberikan suara untuk referendum konstitusi yang mengusung reformasi politik besar-besaran.
Meskipun pemerintah Yunus berjanji akan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil, lengkap dengan undangan bagi pengamat internasional, banyak pihak meragukan integritas dan inklusivitas proses ini. Larangan terhadap partai sekelas Awami League, yang punya basis massa besar, dianggap bisa mengikis legitimasi hasil pemilu dan memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada gelombang protes. Terlebih, kondisi keamanan dan ketidakpastian seputar referendum konstitusi turut menambah daftar kekhawatiran.
Di tengah ketegangan ini, Tarique Rahman, putra dari rival lama Hasina, Khaleda Zia, muncul sebagai kandidat kuat. Kembalinya Rahman ke Bangladesh setelah kematian ibunya menambah dinamika politik yang sudah rumit. Sementara itu, Sheikh Hasina sendiri, dalam pidato publik pertamanya sejak digulingkan, secara gamblang menyatakan bahwa Bangladesh "tidak akan pernah merasakan pemilu yang bebas dan adil" di bawah pengawasan Yunus. Situasi ini menempatkan Bangladesh di ambang ketidakpastian politik yang serius, dengan potensi gejolak sosial yang mengancam stabilitas negara.