Perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang makin cepat ternyata membawa masalah nyata bagi masyarakat. Mulai dari PHK massal karena pekerjaan digantikan mesin, lonjakan konsumsi energi dari pusat data, hingga penyebaran hoaks yang makin masif lewat agen AI. Belum lagi algoritma yang bias dan penggunaannya dalam perang yang memakan korban jiwa. Sayangnya, menurut analisis yang beredar, diskusi kebijakan AI global justru didominasi narasi kiamat atau doomsday yang dibesar-besarkan.
Narasi ketakutan ini digaungkan oleh beberapa pihak di industri AI dan para pemimpin dunia, mulai dari Senator Bernie Sanders yang mendesak larangan superintelligence, Vatikan, hingga Hillary Clinton yang menyebut AI open-source sebagai ancaman nyata. Padahal, fokus pada isu 'risiko eksistensial' ini justru mengalihkan perhatian dari krisis nyata yang sudah terjadi di sektor tenaga kerja, lingkungan, dan komunikasi.
Yang lebih parah, kepanikan publik ini diduga dimanfaatkan untuk melegitimasi aturan yang menargetkan model AI open-source yang gratis atau murah. Dalihnya sederhana: jika AI canggih adalah senjata pemusnah massal, hanya segelintir pihak terpercaya yang boleh mengembangkannya. Nyatanya, di balik label 'keamanan' itu, raksasa teknologi sedang berupaya melindungi monopoli mereka dari persaingan model yang lebih murah. Pola ini mirip taktik kolonialisme digital, di mana negara berkembang dipaksa bergantung pada teknologi mahal dari negara maju. Contohnya di Kenya, sistem kesehatan berbasis AI yang diimpor malah gagal karena tidak sesuai konteks lokal.