Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini, tindakannya terhadap Venezuela pada 3 Januari lalu tak hanya dianggap sebagai penggunaan kekuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sinyal runtuhnya kepercayaan terhadap sistem PBB dan hukum internasional. Penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan niat AS untuk mengarahkan kebijakan Venezuela memicu pertanyaan serius tentang kedaulatan negara dan tatanan global.
Aksi militer AS di Venezuela tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana geopolitik kekuatan besar telah mengikis fondasi sistem Piagam PBB. Yang dipertaruhkan bukan cuma kedaulatan Venezuela, tapi juga kepercayaan dunia terhadap kapasitas PBB, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan, untuk menahan agresi, mencegah genosida, atau menegakkan norma hukum yang mereka klaim bela.
Menurut laporan, intervensi militer, dampak politiknya, serta retorika kepemimpinan AS, semuanya membuka mata dunia. Sistem hukum internasional seolah-olah hanya diterapkan secara selektif. Hak veto menggantikan akuntabilitas, dan paksaan menggantikan persetujuan. Venezuela kini menjadi studi kasus sekaligus peringatan: bukan tentang kegagalan hukum internasional itu sendiri, melainkan upaya sengaja untuk meminggirkannya oleh negara-negara yang seharusnya menjaga keamanan global.
Dari sudut pandang hukum internasional, tindakan AS ini dinilai sebagai penggunaan kekuatan agresif yang kasar, terang-terangan, melanggar hukum, dan tanpa provokasi. Ini jelas melanggar inti norma Piagam PBB, Pasal 2(4), yang menyatakan: “Semua Anggota PBB harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.” Satu-satunya pengecualian adalah Pasal 51, yakni hak membela diri jika terjadi serangan bersenjata.
Pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik Venezuela ini didahului oleh sanksi AS bertahun-tahun, ancaman eksplisit berminggu-minggu, serta serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang dituduh mengangkut narkoba. Termasuk juga penyitaan kapal tanker yang membawa minyak Venezuela. Lebih parah lagi, aksi unilateral ini diperparah dengan penangkapan kepala negara Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores, oleh Pasukan Khusus AS yang kabarnya dipandu CIA. Keduanya akan menghadapi tuduhan “terorisme narkoba” di pengadilan federal AS, tindakan yang melanggar kekebalan kedaulatan kepala negara.
Sikap imperial ini, yang secara terbuka mengabaikan kekebalan pemimpin asing, semakin dipertegas oleh Presiden Trump. Ia menyatakan niatnya untuk mengarahkan pembuatan kebijakan Venezuela untuk jangka waktu tidak terbatas. Tujuannya, agar negara itu “stabil” cukup untuk memulihkan produksi minyak di bawah naungan perusahaan-perusahaan besar AS, termasuk Chevron, Exxon Mobil, dan ConocoPhillips. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas pemerintahan Venezuela, Trump menjawab, dialah orangnya.