Anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Peter Mandelson, mantan duta besar Inggris untuk Washington, untuk memberikan keterangan resmi dalam penyelidikan kasus Jeffrey Epstein. Komite Pengawas DPR AS, melalui perwakilannya Robert Garcia dan Suhas Subramanyam, meyakini Mandelson punya informasi 'kritis' karena punya 'hubungan sosial dan bisnis yang luas' dengan Epstein selama bertahun-tahun. Desakan ini bertujuan mengungkap siapa saja yang terlibat dan memungkinkan kejahatan Epstein terjadi, serta memahami skala penuh operasinya.
Permintaan wawancara ini menambah panasnya polemik yang sudah menjerat Mandelson dan juga Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Mandelson, yang baru saja diangkat menjadi Duta Besar Inggris untuk AS pada Februari 2025, dicopot dari jabatannya pada September di tahun yang sama. Hal itu menyusul terkuaknya detail lebih lanjut tentang kedalaman hubungannya dengan Epstein. Belakangan, ia juga mundur dari Partai Buruh yang dipimpin Starmer dan dari House of Lords akibat intensnya sorotan publik. Mandelson sendiri bersikeras membantah tudingan adanya kesalahan pidana dalam hubungannya dengan Epstein.
Namun, badai ini tak berhenti pada Mandelson. Keputusan Starmer menunjuk Mandelson sebagai duta besarāposisi diplomatik paling bergengsiādipertanyakan banyak pihak. Para kritikus menuntut Starmer mundur lantaran dinilai kurang cermat dalam mengambil keputusan. Krisis ini makin diperparah dengan mundurnya tiga ajudan senior Starmer dalam beberapa hari terakhir. Sekretaris Kabinet Chris Wormald, Kepala Staf Morgan McSweeney, dan Direktur Komunikasi Tim Allan, semuanya memilih hengkang, mengindikasikan seberapa parahnya skandal ini mengguncang lingkaran dalam pemerintahan Starmer.
Meski komite Kongres AS tidak punya wewenang untuk memaksa Mandelson bersaksi karena ia bukan warga negara AS, mereka berharap penuh akan kerja samanya. Mandelson diminta merespons permintaan ini paling lambat 27 Februari 2026. Skandal ini memperlihatkan betapa luasnya jaringan Epstein dan bagaimana kasus ini terus membongkar nama-nama penting dari berbagai negara, memicu guncangan politik serta menuntut transparansi dan keadilan bagi para korban.