Pengadilan banding Amerika Serikat mempertanyakan langkah Departemen Kehakiman (DOJ) yang menggugat California terkait surat suara via pos. Hakim Circuit Mark Bennett menilai gugatan itu berpotensi melanggar Konstitusi AS, khususnya Klausul Pemilu yang menyerahkan urusan administrasi pemilu ke negara bagian, bukan pemerintah federal.
"Sepertinya Anda ingin kami mengeluarkan perintah yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum yang telah diadopsi legislatif California berdasarkan Klausul Pemilu. Bagaimana kami bisa melakukan itu?" ujar Bennett kepada pengacara DOJ, Matthew Donnelly, seperti dikutip dari laporan media internasional.
Gugatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk menindak dugaan pemilih non-warga negara menjelang pemilu sela 3 November. DOJ menargetkan ribuan surat suara via pos yang dikirim ke "kemungkinan non-warga negara" dan menyerahkan daftar 20.000 nama ke pejabat California.
California membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan memiliki pengamanan ketat untuk mencegah non-warga negara memberikan suara. Sementara itu, para advokat hak pilih memperingatkan bahwa daftar yang disusun pemerintah tidak transparan dan laporan whistleblower meragukan akurasinya.
Kritikus menilai langkah Trump ini berpotensi menekan tingkat partisipasi pemilih melalui intimidasi dan kebingungan. Pemilu sela ini akan menentukan kendali Kongres AS serta posisi penting di tingkat negara bagian dan lokal.