Pemerintah Amerika Serikat, di bawah administrasi Presiden Donald Trump, secara resmi mengakhiri status Perlindungan Sementara (Temporary Protected Status/TPS) bagi warga Yaman. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, memaksa sekitar 1.400 pengungsi dan pencari suaka Yaman yang sebelumnya berlindung di AS untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 60 hari. Jika tidak, mereka terancam ditangkap dan dideportasi.
Noem berargumen bahwa Yaman tidak lagi memenuhi syarat untuk status TPS, dan kepulangan mereka "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" AS, dengan dalih "mengutamakan Amerika." Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Faktanya, Departemen Luar Negeri AS sendiri masih mengeluarkan imbauan keras untuk tidak bepergian ke Yaman, dengan menyebut risiko tinggi terorisme, kerusuhan, kejahatan, masalah kesehatan, penculikan, hingga ranjau darat. Kontradiksi mencolok antara pernyataan Noem dan kondisi lapangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang motif di balik kebijakan tersebut.
Banyak pihak menduga ini adalah bagian dari upaya pengetatan imigrasi besar-besaran era Trump yang sudah menargetkan pengungsi dari berbagai negara lain seperti Venezuela, Honduras, Haiti, Somalia, dan Ukraina. Para pengungsi Yaman ini telah menikmati perlindungan hukum di AS sejak September 2015 karena konflik bersenjata di negara mereka. Dengan dicabutnya TPS, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: kembali ke zona perang yang penuh bahaya atau menghadapi deportasi dengan konsekuensi yang tidak pasti. Pemerintah AS memang menawarkan tiket pesawat dan "bonus keluar" sebesar $2.600 bagi mereka yang bersedia "mendeportasi diri sendiri," namun tawaran ini tak mengurangi dilema besar yang mereka hadapi. Keputusan ini tidak hanya memengaruhi ribuan individu, tetapi juga mengirimkan pesan keras tentang kebijakan imigrasi AS yang semakin restriktif, seolah menutup mata pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Yaman.