Warga Palestina yang tinggal di Israel, yang jumlahnya mencapai 20 persen dari total populasi, menghadapi dilema besar menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober mendatang. Bagi mereka, pemilu kali ini bukan sekadar soal memilih antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau blok oposisi yang dipimpin mantan jenderal Gadi Eisenkot. Ada kekhawatiran yang jauh lebih mendalam: akankah suara mereka mampu mengubah apa pun?
Pasalnya, arus utama politik Israel terus bergeser ke kanan jauh. Dalam kondisi ini, blok anti-Netanyahu pun dinilai tidak menawarkan prospek perubahan kebijakan yang berarti bagi warga Palestina. Ancaman terhadap hak-hak politik dan kolektif mereka justru kian nyata. Kekerasan meningkat, sementara permukiman ilegal terus merangsek ke batas-batas komunitas mereka. Militarisasi kehidupan sipil dan perluasan kekuasaan polisi menjadi sumber kecemasan baru.
Sejak Nakba 1948, warga Palestina yang tetap tinggal di wilayah yang kemudian menjadi Israel memang mendapat kewarganegaraan pada 1952. Namun, status itu tak serta-merta menjamin kesetaraan substantif. Lewat perampasan tanah dan regulasi pendidikan serta budaya, negara Israel terus berupaya menjauhkan mereka dari akar sejarah dan identitas kebangsaan Palestina. Mereka pun menghadapi diskriminasi hukum, minimnya pendanaan layanan dasar, serta marginalisasi politik dan sosial-ekonomi.
Yang lebih memprihatinkan, kekerasan terhadap warga Palestina di Israel tidak dilakukan secara langsung oleh negara, melainkan 'dialihdayakan' kepada jaringan kriminal. Akibatnya, komunitas Palestina kerap menjadi korban penembakan, pemboman, dan pembakaran, sementara aparat penegak hukum Israel cenderung membiarkannya. Situasi ini kian memburuk karena kelompok kriminal terorganisir kini menguasai senjata canggih, diduga hasil curian dari gudang militer Israel atau penyelundupan lintas batas. Ratusan nyawa telah melayang akibat eskalasi ini.
Di saat yang sama, permukiman Israel di dekat komunitas Palestina terus diperluas, disertai percepatan perampasan tanah. Proses 'rekolonisasi' ini dimulai di kota-kota campuran seperti Jaffa dan Lydd. Bagi banyak warga Palestina, pertanyaan besarnya kini bukan lagi siapa yang akan menang, tetapi apakah pemilu ini sama sekali bisa membuat perbedaan bagi hidup mereka.