Mahkamah Agung Denmark tengah bersiap memutus perkara krusial terkait kontroversi 'hukum ghetto' yang dianggap diskriminatif. Regulasi ini memberi pemerintah wewenang untuk menjual, membongkar, atau mengubah fungsi hunian nirlaba di kawasan yang lebih dari separuh penduduknya dikategorikan sebagai 'non-Barat'.
Kasus ini mencuat setelah tujuh keluarga dari kawasan Nojsomhed, Helsingor, menggugat mantan tuan tanah mereka, Boliggarden. Mereka menilai pengusiran yang menimpa mereka murni karena latar belakang etnis, bukan alasan objektif. Pengacara keluarga, Eddie Khawaja, menegaskan bahwa inti persoalan adalah apakah kategorisasi 'non-Barat' itu netral atau sarat bias etnis.
Perkara ini menjadi yang pertama kali masuk ke Mahkamah Agung sejak Pengadilan Uni Eropa (CJEU) memutuskan bahwa label 'non-Barat' berpotensi melanggar hukum diskriminasi etnis. Meski pengadilan rendah sebelumnya menolak gugatan, Mahkamah Agung kini harus mempertimbangkan putusan Uni Eropa tersebut. Khawaja menyebut kliennya adalah warga pekerja, terdidik, dan tanpa catatan kriminal—mereka tersingkir hanya karena etnis yang 'salah'.
Kebijakan ini berdampak luas pada lebih dari satu juta penghuni hunian nirlaba di Denmark. Daftar 'ghetto' yang diperbarui tiap 1 Desember ini tidak hanya menstigma, tetapi juga memicu perpecahan komunitas. Warga seperti Helle Hansen dari Gellerup mengakui label tersebut membawa dana sosial, namun rasa stigma tetap membekas. Putusan pengadilan nanti akan menentukan apakah kriteria 'non-Barat' bisa terus dipakai atau harus dihapus demi keadilan sosial.