Pemilu Israel yang digelar Selasa lalu berakhir tanpa hasil bulat. Partisipasi pemilih memecahkan rekor, termasuk warga Yahudi dan Arab yang rela terbang dari luar negeri hanya untuk mencoblos. Presiden Isaac Herzog menyebutnya sebagai 'lencana kehormatan' bagi masyarakat Israel. Namun di balik euforia demokrasi itu, hasil pemilu justru meninggalkan jalan buntu. Tidak ada satu blok pun yang mengantongi mayoritas kursi di parlemen.
Bagi pengamat, kondisi ini sebenarnya bukan hal baru. Sistem proporsional yang terfragmentasi membuat Israel selalu memerintah lewat koalisi. Tapi kali ini, sinyal perpecahan jauh lebih tajam. Isu reformasi peradilan, penanganan serangan 7 Oktober 2023, hingga beban wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks menjadi pemicu retaknya masyarakat. Kelompok ultra-Ortodoks yang kini hampir 15% dari populasi dinilai hidup di kutub berbeda dari warga Tel Aviv yang modern dan sekuler.
Di sisi lain, Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu memang kehilangan banyak suara, tapi masih berpeluang jadi yang terbesar di Knesset. Ini menarik karena Netanyahu sendiri tengah menghadapi tuduhan korupsi dan kritik keras soal kelalaian sebelum 7 Oktober. Sekitar 10% pemilih justru mendukung partai sayap kanan ekstrem Yahudi. Analisis singkat: hasil ini menegaskan bahwa demokrasi Israel sedang diuji bukan oleh ancaman eksternal, melainkan oleh perpecahan internal yang makin dalam. Tanpa koalisi yang solid, stabilitas politik dan keamanan kawasan bisa ikut goyah.