Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump baru-baru ini membuat langkah mengejutkan dengan mencabut Status Perlindungan Sementara (TPS) untuk ribuan warga Yaman. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pekan lalu, berdampak langsung pada sekitar 2.300 warga Yaman yang sebelumnya dilindungi dari ancaman deportasi karena kondisi berbahaya di negara asal mereka.
Noem berdalih bahwa Yaman tidak lagi memenuhi syarat hukum untuk TPS dan melanjutkan perlindungan bagi warga Yaman tidak sejalan dengan 'kepentingan nasional' AS. Ia menegaskan bahwa TPS dirancang bersifat sementara dan administrasinya kini mengembalikan tujuan asli dari status tersebut, dengan mengutamakan keamanan nasional Amerika.
Namun, pencabutan TPS ini memicu kritik keras, terutama dari komunitas Yaman-Amerika, termasuk mereka yang sebelumnya mendukung Trump dalam pemilu. Walid Fidama, seorang aktivis Yaman-Amerika dari Michigan yang beralih mendukung Trump, merasa dikhianati. Baginya, kebijakan ini menunjukkan bahwa Trump mengulangi kesalahan lawan-lawan politiknya dengan menganggap remeh suara pemilih. Fidama bahkan mempertanyakan rasionalitas orang-orang yang masih mendukung Trump setelah kebijakan "sewenang-wenang dan kejam" ini, yang menurutnya tidak hanya merugikan komunitas yang menjadi sasaran, tetapi juga semua orang.
Yaman pertama kali menerima status TPS pada tahun 2015 ketika perang sipil di negara itu memburuk, dan statusnya telah diperbarui berkali-kali sejak itu. Kondisi untuk penetapan TPS meliputi konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, atau bencana alam yang membuat tidak aman bagi warga negara untuk kembali.
Analisis Dampak:
Keputusan AS ini sangat ironis mengingat kondisi Yaman yang masih jauh dari stabil. Meskipun AS menyatakan Yaman aman, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi kemanusiaan masih menganggap Yaman sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia akibat perang sipil yang tak berkesudahan, kelaparan, dan hancurnya infrastruktur. Mencabut perlindungan bagi ribuan individu, banyak di antaranya telah bekerja dan membayar pajak di AS, tanpa memberikan detail jelas bagaimana keberadaan mereka merugikan kepentingan nasional, menimbulkan pertanyaan besar. Ini bisa jadi strategi Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi secara keseluruhan, namun dampaknya bisa sangat berat bagi ribuan keluarga yang kini dihadapkan pada ketidakpastian dan ancaman deportasi ke negara yang masih bergejolak.