Sepuluh tahun sudah berlalu sejak percobaan kudeta di Turki yang mengguncang pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 15 Juli 2016. Namun, hingga kini, negeri yang membentang di dua benua itu masih terbelah oleh ingatan dan interpretasi atas peristiwa berdarah tersebut.
Percobaan kudeta yang gagal itu menewaskan lebih dari 250 orang dan melukai ribuan lainnya. Malam itu, sebagian militer Turki bergerak mengambil alih jembatan dan stasiun televisi, mengklaim telah mengambil alih kekuasaan. Namun, rakyat yang dipanggil Erdogan melalui sambungan FaceTime turun ke jalan dan menggagalkan aksi tersebut.
Pasca-kudeta, pemerintah Ankara melancarkan operasi pembersihan besar-besaran terhadap simpatisan Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di AS dan dituding sebagai dalang kudeta. Puluhan ribu orang ditahan, termasuk tentara, hakim, jurnalis, dan akademisi. Ribuan sekolah, yayasan, dan perusahaan yang terkait dengan gerakan Gulen disita negara.
Analisis Dampak: Peristiwa ini menjadi titik balik otoritarianisme di Turki. Alih-alih memperkuat demokrasi, kegagalan kudeta justru dimanfaatkan Erdogan untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Amandemen konstitusi tahun 2017 yang mengubah sistem parlementer menjadi presidensial disahkan dalam referendum sempit, memberikan kekuasaan eksekutif yang sangat besar ke tangan presiden. Kritik terhadap pemerintah kini kerap dibungkam dengan tuduhan terorisme. Warisan 15 Juli bukan hanya tentang malam heroik rakyat melawan tank, tetapi juga tentang demokrasi yang perlahan terkikis di bawah bayang-bayang 'keamanan nasional'.