Ketegangan politik di Somalia kembali memuncak setelah Presiden Hassan Sheikh Mohamud memberhentikan Ketua Mahkamah Agung, Bashe Yusuf Ahmed, sehari sebelum sidang putusan terkait perpanjangan masa jabatannya. Langkah ini memicu konfrontasi langsung antara eksekutif dan yudikatif. Lima hakim yang melanjutkan sidang memutuskan bahwa amandemen konstitusi yang memperpanjang masa jabatan presiden dan parlemen dari empat menjadi lima tahun tidak dapat berlaku surut. Mereka menegaskan masa jabatan Mohamud telah berakhir, namun pemerintah menolak putusan tersebut dan langsung melantik ketua hakim pengganti.
Krisis ini merupakan eskalasi terbaru dari kontestasi politik dua tahun terkait perubahan konstitusi yang diusulkan presiden. Meski bertujuan mengatasi masalah struktural dan memperkuat institusi nasional, langkah tersebut justru memperdalam perpecahan soal masa depan politik, sistem federal, dan distribusi kekuasaan. Dampaknya mulai terasa di lapangan: dua negara bagian federal menghentikan kerja sama dengan Mogadishu, dan bentrokan bersenjata sempat melumpuhkan sebagian ibu kota selama dua hari pada Juni lalu.
Sebagai informasi tambahan, Somalia merupakan salah satu proyek pembangunan negara terpanjang di dunia akibat perang saudara puluhan tahun. Setelah pemerintah pusat runtuh pada 1991, administrasi regional berbasis klan muncul, dengan Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan pada 1991 dan Puntland menyusul pada 1998. Konstitusi sementara 2012 menetapkan kerangka federal, namun isu pembagian kekuasaan dan sumber daya masih menjadi sumber konflik hingga kini.