Jakarta - Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang kembali menegaskan sikap keras mereka terhadap Korea Utara. Dalam pertemuan di sela-sela KTT G20 di Atlanta, AS, ketiga negara mendesak Pyongyang untuk menyerahkan seluruh program nuklirnya secara lengkap. Seruan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menlu Korsel Cho Hyun, dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi.
Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan komitmen penuh untuk denuklirisasi total Semenanjung Korea. Selain itu, ketiga negara juga berjanji menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB secara menyeluruh, termasuk larangan membantu pendanaan program nuklir dan rudal balistik Korut.
Menariknya, seruan ini muncul justru saat Presiden AS Donald Trump berupaya mendekati Kim Jong Un. Trump yang pernah beberapa kali bertemu Kim di masa jabatan pertamanya, masih menyebut pemimpin Korut itu sebagai "teman". Bahkan, Trump sempat melunak dengan mengakui Korut sudah "semacam kekuatan nuklir" dan berharap bisa bertemu Kim lagi, kemungkinan di KTT APEC di China bulan depan.
Sementara itu, Presiden Korsel Lee Jae Myung yang dikenal lebih dovish, menyarankan agar AS mencari pembekuan program nuklir Korut ketimbang penghapusan total sebagai imbalan pelonggaran sanksi. Namun, kritikus menilai pendekatan ini berisiko secara diam-diam mengakui Korut sebagai negara bersenjata nuklir.
Di sisi lain, Korut yang didukung Rusia dan China, telah menetapkan statusnya sebagai negara nuklir dalam undang-undang dan menyebut arsenal atomnya permanen serta tidak bisa dibatalkan. Pyongyang juga mengecam pernyataan bersama negara-negara pemantau sanksi, dan menegaskan bahwa "praktik sanksi usang AS dan Barat tidak akan mempengaruhi posisi DPRK sebagai negara pemilik senjata nuklir."
Analisis Singkat: Situasi ini menunjukkan dilema kebijakan AS. Di satu sisi, Washington ingin melanjutkan dialog dengan Pyongyang, tetapi di sisi lain, tekanan dari sekutu Korsel dan Jepang serta realitas bahwa Korut sudah menjadi negara nuklir de facto membuat tujuan denuklirisasi total semakin sulit tercapai. Bagi masyarakat Indonesia, ketegangan di Semenanjung Korea dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan Asia, mengingat Indonesia memiliki hubungan dagang dan diplomatik yang erat dengan negara-negara tersebut.