Presiden Nigeria Bola Tinubu baru saja bertolak ke Inggris untuk kunjungan kenegaraan yang tak sekadar seremonial. Ini adalah kunjungan pemimpin Nigeria pertama dalam 37 tahun, sebuah momen diplomatik yang penuh sorotan di tengah harapan ekonomi dan kekhawatiran dari dalam negeri.
Raja Charles III dan Ratu Camilla akan menjamu Tinubu bersama Ibu Negara Oluremi Tinubu di Windsor Castle pada Rabu hingga Kamis. Kunjungan kenegaraan terakhir dari Nigeria terjadi pada tahun 1989 saat pemimpin militer Ibrahim Babangida bertemu mendiang Ratu Elizabeth II. Uniknya, ini adalah kali pertama sejak Nigeria kembali ke jalur demokrasi pada 1999, seorang kepala negara terpilih mendapatkan kehormatan istimewa dari monarki Inggris.
Kunjungan ini datang di saat kedua negara gencar memperdalam kerja sama ekonomi. Nigeria dikenal sebagai mitra strategis Inggris di Afrika, dengan nilai perdagangan yang tembus lebih dari 8 miliar poundsterling atau sekitar 10,6 miliar dolar AS hingga Oktober lalu. Kemitraan perdagangan dan investasi juga telah diteken di awal 2024, membuka peluang bisnis yang lebih luas.
Namun, di balik gemerlap diplomasi, Presiden Tinubu punya PR besar di negaranya. Sejak menjabat Mei 2023, reformasi ekonominya, seperti pencabutan subsidi BBM dan perubahan kebijakan mata uang, memang memicu lonjakan biaya hidup dan inflasi tinggi. Belum lagi masalah keamanan yang tak kunjung usai, mulai dari kelompok bersenjata hingga banditry di berbagai wilayah.
Di kalangan diaspora Nigeria di Inggris, sentimen pun terbelah. Banyak yang skeptis, seperti Monica, seorang pengusaha di London, yang merasa Tinubu seharusnya fokus membereskan carut-marut di rumah sendiri. 'Apa yang dia cari ke sini? Dia harusnya membereskan masalah di dalam negeri,' ujarnya, menyoroti kondisi ekonomi dan kekerasan yang masih terjadi di Nigeria.
Para pengamat melihat kunjungan ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat kepentingan strategis kedua negara. Khususnya bagi Inggris pasca-Brexit, kunjungan ini jadi ajang 'reset' hubungan dan mencari mitra kuat di luar Uni Eropa. Diskusi diprediksi akan menyentuh perluasan kemitraan perdagangan, investasi, kerja sama keamanan, hingga isu kebijakan migrasi.