Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Partai Islam terbesar Bangladesh, Jamaat-e-Islami, kembali ke panggung politik setelah larangan beraktivitas selama satu dekade dicabut. Pencabutan larangan ini membuka peluang bagi partai konservatif tersebut untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan umum mendatang, sebuah perkembangan yang disebut Al Jazeera telah membentuk kontestasi politik di jantung pedesaan Bangladesh.
Kembalinya Jamaat-e-Islami bukan tanpa kontroversi. Partai ini sebelumnya dilarang karena dituduh berkolaborasi dengan Pakistan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, sebuah isu sensitif yang masih memecah belah bangsa. Larangan tersebut sempat ditegakkan Mahkamah Agung, mengklaim ideologi partai bertentangan dengan konstitusi sekuler Bangladesh.
Dengan kembalinya mereka, lanskap politik Bangladesh diperkirakan akan semakin panas. Pengamat memprediksi potensi polarisasi yang lebih tajam antara kubu sekuler dan Islamis. Kehadiran Jamaat-e-Islami juga memunculkan kekhawatiran tentang masa depan hak-hak minoritas dan prinsip sekularisme yang menjadi dasar negara. Pemilu yang akan datang tidak hanya akan menentukan pemimpin, tetapi juga arah ideologis Bangladesh ke depannya.