New Delhi, India – Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi kembali menuai sorotan tajam terkait kebebasan berekspresi dan proses demokrasi di India. Seorang komedian stand-up asal Mumbai, Brijesh Jha, menjadi korban terbaru dari apa yang disebut sebagai upaya pembungkaman kritik. Video parodi yang ia unggah di Instagram, yang menyoroti hilangnya namanya beserta ayah dan saudara perempuannya dari daftar pemilih di Benggala Barat, telah dihapus oleh Meta dengan alasan 'hukum lokal'.
Dalam video yang telah ditonton 1,7 juta kali sebelum dihapus, Jha menuding Komisioner Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, telah mencabut hak suara jutaan warga atas perintah partai berkuasa BJP. 'Saya merasa sangat tidak berdaya. Satu-satunya yang saya miliki di negara ini adalah hak suara. Jika itu diambil, saya tidak punya apa-apa lagi,' ujar Jha kepada Al Jazeera.
Penghapusan video ini bukan tanpa alasan. Investigasi surat kabar Indian Express mengungkap bahwa dua dari tiga anggota komisi pemilihan telah melayangkan protes formal sebanyak 14 kali terkait revisi daftar pemilih yang kontroversial, dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR). Sejak diluncurkan Juni tahun lalu, kebijakan ini telah menghapus lebih dari 130 juta pemilih—sekitar 14 persen dari total pemilih India. Mayoritas yang terdampak adalah komunitas Muslim, yang secara historis tidak mendukung partai nasionalis Hindu BJP.
Dampak dari kebijakan ini memicu gelombang protes di jalanan. Polisi Delhi sempat menahan sementara pemimpin oposisi utama, Rahul Gandhi, saat ia dan rekan-rekannya dari Partai Kongres berusaha berbaris menuju kantor komisi pemilihan. Gandhi tidak gentar dan menuduh Modi telah 'membajak negara melalui pencurian suara', menyebut tindakan tersebut sebagai pengkhianatan. Sementara itu, BJP membantah tuduhan tersebut dan menuduh oposisi sengaja menyerang institusi demokrasi dan konstitusi India.
Analisis Dampak: Situasi ini menempatkan India dalam posisi dilematis di panggung global. Di satu sisi, pemerintahan Modi berupaya menjaga stabilitas politik internal, namun di sisi lain, tindakan represif terhadap kritik dan penghapusan massal pemilih menciderai prinsip demokrasi. Bagi masyarakat India, khususnya minoritas, ini adalah pukulan telak terhadap kepercayaan pada sistem pemilu. Penghapusan konten oleh platform digital raksasa seperti Meta juga menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi global dapat menjadi alat kekuasaan negara melalui interpretasi 'hukum lokal', yang berpotensi membungkam suara kritis di ruang digital.