Jakarta - Dunia Formula 1 (F1) akhirnya akan kembali mengaspal di benua Afrika setelah absen selama lebih dari tiga dekade. Namun, rencana ini menuai kontroversi panas dari negara tetangga. F1 resmi mengumumkan bahwa Grand Prix Afrika akan digelar di Rwanda, tepatnya di sirkuit yang belum dibangun di Bugesera, dekat Kigali, pada awal tahun 2030-an.
Keputusan ini diambil setelah Presiden Rwanda, Paul Kagame, bertemu langsung dengan CEO F1 Stefano Domenicali dan Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem. Bagi F1, ini adalah momen bersejarah karena terakhir kali mereka balapan di Afrika adalah pada tahun 1993.
Namun, Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo (DRC), Therese Kayikwamba Wagner, melayangkan protes keras. Ia menilai kehadiran F1 di Rwanda hanya akan 'memoles citra' seorang pemimpin otoriter. Kongo menuduh Rwanda mendukung pemberontak M23 di wilayah timur Kongo yang kaya akan mineral, tuduhan yang dibantah Rwanda dengan alasan keamanan nasional.
"Ini akan membantu memoles citra pemimpin otoriter yang pemerintahnya telah membantu memicu perang dahsyat di negara kami," tegas Wagner dalam pernyataannya, seperti dikutip Al Jazeera. Kongo mendesak F1 untuk mempertimbangkan Afrika Selatan sebagai tuan rumah alternatif dan meminta jaminan bahwa dana balapan tidak berasal dari eksploitasi mineral konflik.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat global, masuknya F1 ke Rwanda adalah langkah besar untuk ekspansi pasar olahraga di Afrika. Namun, secara geopolitik, ini menciptakan dilema etika. Sportswashing atau penggunaan ajang olahraga untuk mencuci citra politik negara menjadi isu sentral. Jika F1 tetap digelar di Rwanda, mereka berisiko dianggap mengabaikan krisis kemanusiaan dan konflik berkepanjangan di Kongo timur demi keuntungan komersial dan ekspansi wilayah.