Situasi politik di Amerika Serikat kembali memanas setelah pemerintah negara adidaya itu tak bisa menghindari 'shutdown' parsial. Meskipun Senat AS berhasil mencapai kesepakatan anggaran menit-menit terakhir, kebuntuan politik tetap terjadi. Pangkal masalahnya? Kemarahan keras dari kubu Demokrat menyusul tewasnya dua warga negara AS akibat tindakan agen imigrasi federal.
Pada Jumat malam, Senat AS meloloskan paket anggaran kompromi dengan dukungan bipartisan, 71 lawan 29. Namun, 'shutdown' parsial tetap tak terhindarkan dan resmi dimulai Sabtu dini hari. Mengapa? Sebab, DPR AS sedang dalam masa reses dan tidak akan bersidang hingga Senin. Artinya, DPR belum bisa meratifikasi kesepakatan Senat sebelum tenggat waktu tengah malam Jumat. Alhasil, absennya pendanaan selama akhir pekan menjadi tak terhindarkan.
Para pemimpin Senat optimistis bahwa undang-undang yang disetujui Jumat lalu akan memperbesar peluang 'shutdown' berakhir lebih cepat, mungkin dalam hitungan hari. Pemerintahan Trump sendiri, yang mendukung RUU kompromi ini, berharap masalah bisa segera terselesaikan awal pekan depan. Namun, ada kekhawatiran 'shutdown' bisa berlarut-larut, mengingat polarisasi politik yang tajam di seputar kebijakan imigrasi keras pemerintahan Donald Trump dan insiden penembakan warga AS dalam operasi tersebut.
Kebuntuan pendanaan ini memang dipicu oleh kemarahan Partai Demokrat atas penegakan imigrasi yang agresif, menyusul insiden penembakan fatal terhadap dua warga negara AS, Alex Pretti dan Renee Good. Keduanya tewas oleh agen federal dalam insiden terpisah bulan ini di Minneapolis, di tengah operasi keras terhadap imigran tak berdokumen. Penembakan di Minneapolis ini telah menjadi titik pemicu (flashpoint) yang memperkeras oposisi terhadap persetujuan dana baru untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), kecuali ada perubahan signifikan dalam cara kerja lembaga imigrasi.
Dalam kesepakatan yang dinegosiasikan antara Gedung Putih dan pemimpin Demokrat di Senat, para anggota parlemen menyetujui lima RUU pendanaan yang tertunda untuk membiayai sebagian besar pemerintah federal hingga akhir tahun fiskal September. Kesepakatan ini memisahkan anggaran DHS, yang mengawasi lembaga imigrasi, dari paket pendanaan pemerintah yang lebih luas. Langkah ini memungkinkan anggota parlemen untuk menyetujui pengeluaran untuk lembaga vital lainnya seperti Pentagon dan Departemen Tenaga Kerja, sementara mereka masih mempertimbangkan pembatasan baru tentang bagaimana agen imigrasi federal beroperasi. Pemisahan anggaran ini menunjukkan betapa krusialnya isu imigrasi dan upaya untuk menekan DHS agar mereformasi operasionalnya di tengah panasnya perdebatan politik.