YEREVAN, ARMENIA – Gelombang protes mengguncang panggung politik Armenia setelah partai oposisi yang pro-Rusia, Strong Armenia, secara resmi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan hasil pemilu parlemen yang digelar pada Minggu lalu. Mereka menuding proses pemilu penuh dengan kecurangan.
Juru bicara aliansi oposisi, Aram Vardevanyan, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyerahkan petisi resmi pada Jumat. Mereka menolak kemenangan telak Partai Civil Contract milik Perdana Menteri Nikol Pashinyan yang meraih 49,8 persen suara. Sebagai perbandingan, Strong Armenia yang getol mempertahankan hubungan erat dengan Rusia hanya mengantongi 23,2 persen suara.
Yang menarik, tuntutan ini muncul di tengah tuduhan bahwa Moskow justru ikut campur tangan dalam pemilu. Rusia dituding melakukan tekanan ekonomi dan diplomatik untuk menjatuhkan pemerintahan Pashinyan yang cenderung pro-Barat. Bahkan, Moskow langsung mengkritik hasil pemilu dan balik menuding ada campur tangan Barat di Armenia.
KPU Armenia sendiri sudah mengakui adanya masalah di dua tempat pemungutan suara (TPS) karena ditemukan konsentrasi personel militer setelah pemungutan suara selesai. Selain itu, oposisi juga mengeluhkan maraknya penangkapan terhadap kader dan pendukung mereka menjelang hari pencoblosan.
DAMPAK DAN ANALISIS: Situasi ini menunjukkan betapa tajamnya perpecahan geopolitik di Armenia. Di satu sisi, Pashinyan ingin mendekat ke Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Rusia yang memiliki pangkalan militer dan menjadi mitra dagang utama Armenia, tidak tinggal diam. Sebelum pemilu, Rusia sempat melarang impor makanan laut, bunga, air mineral, dan alkohol dari Armenia—langkah yang oleh Uni Eropa disebut sebagai upaya memengaruhi hasil pemilu. Para analis juga mencurigai adanya kampanye disinformasi daring dari Rusia untuk menggambarkan kerja sama dengan Barat sebagai sesuatu yang berbahaya.
Ketegangan ini menempatkan Armenia di posisi sulit: antara mempertahankan hubungan pragmatis dengan Rusia atau mempercepat integrasi ke Uni Eropa. Kremlin sudah memperingatkan bahwa Armenia tidak bisa menjadi anggota Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) sekaligus.