Upaya diplomasi untuk mengakhiri ketegangan di Timur Tengah kembali menemui jalan terjal. Iran menegaskan tidak akan menyerahkan satu gram pun uranium yang telah diperkaya ke pihak luar, meski tekanan militer dan diplomasi terus meningkat. Sikap ini disampaikan pejabat tinggi Dewan Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezaei, usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, di Teheran.
Dalam pertemuan itu, Rezaei menegaskan bahwa program nuklir Iran adalah hak kedaulatan dan tidak bisa ditawar. Namun, ia membuka peluang untuk menurunkan kadar pengayaan uranium di dalam negeri dengan pengawasan internasional—sebuah tawaran yang sebenarnya pernah diajukan sebelumnya. Iran beralasan, menyerahkan program nuklir di bawah tekanan militer sama saja dengan kapitulasi, dan tidak menjamin keamanan mereka dari serangan lanjutan.
Di sisi lain, Amerika Serikat masih bersikeras ingin membongkar total program nuklir Iran. Meski begitu, Wakil Presiden JD Vance sempat memberi sinyal bahwa pengurangan kapasitas pengayaan yang 'signifikan' mungkin bisa memenuhi tuntutan Washington. Sebelum serangan Israel dan AS pada Juni 2025, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mencatat Iran memiliki 440 kilogram uranium dengan kadar pengayaan 60 persen—mendekati ambang batas senjata nuklir yang membutuhkan 90 persen.
Serangan bertubi-tubi pada 2025 dan 2026 dilaporkan merusak infrastruktur nuklir Iran secara parah. Hingga kini, IAEA tidak bisa memverifikasi kondisi dan lokasi persediaan uranium Iran karena Teheran menolak akses inspeksi sejak perang dimulai. Iran menuduh IAEA berpihak pada kepentingan Barat. Sementara itu, Iran bersikeras tidak sedang mengejar bom nuklir, meski para pejabatnya mempertanyakan keabsahan keterlibatan mereka dalam perjanjian internasional di tengah tekanan yang terus meningkat.