Isu wajib militer bagi komunitas Yahudi Ultradoks (Haredi) kembali menjadi sorotan panas menjelang pemilu Israel 27 Oktober mendatang. Di tengah tekanan akibat perang multi-frontal dan krisis biaya hidup, publik Israel justru terbelah tajam oleh pertanyaan: haruskah minoritas Haredi ikut angkat senjata?
Saat ini, sekitar 80.000 pria Haredi berusia 18-24 tahun menghindari dinas militer. Angka ini kian krusial seiring laporan kekurangan personel di tubuh militer Israel. Partai pendukung Haredi (Shas dan UTJ) berargumen bahwa mereka menjaga esensi Israel melalui studi Torah dan doa. Namun, pihak oposisi menuding mereka sebagai 'penghindar wajib militer' yang enggan berbagi beban perang pasca-serangan 7 Oktober 2023.
Ketegangan memuncak setelah Mahkamah Agung 2024 memutuskan militer wajib merekrut pria Haredi. Penolakan keras dari komunitas Haredi sempat memicu protes jalanan dan mengancam stabilitas koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Baru-baru ini, Netanyahu menyatakan oposisinya terhadap penangkapan 40 pria Haredi yang kembali dari AS, dengan alasan ingin menjaga 'dunia Torah'.
Analisis Dampak: Isu ini bukan sekadar perdebatan politik, melainkan ujian bagi kohesi sosial Israel. Jajak pendapat September 2024 oleh Israel Democracy Institute menunjukkan 72 persen warga Israel mendukung wajib militer bagi Haredi. Jika gesekan ini berlanjut, potensi fragmentasi politik dan ketegangan antar-kelompok masyarakat di Israel diprediksi akan semakin tajam, terutama karena isu ini telah menjadi komoditas politik bagi kubu oposisi untuk menjatuhkan Netanyahu.