Pemilihan sela (midterms) Amerika Serikat 2026 diprediksi bakal menjadi yang paling mahal dalam sejarah negara tersebut. Menurut firma pelacak iklan AdImpact, belanja iklan politik saja diperkirakan menembus angka $11,6 miliar, lebih tinggi dari siklus pemilihan presiden 2024 lalu. Dana raksasa ini sebagian besar mengalir dari kantong para donor super kaya, organisasi nirlaba politik, hingga korporasi yang ingin memengaruhi arah kebijakan Washington.
Data Komisi Pemilihan Federal (FEC) yang diolah Al Jazeera menunjukkan, 50 kontributor terbesar telah menyuntikkan total $2,77 miliar ke dalam siklus pemilu kali ini. Kelompok yang berafiliasi dengan Partai Republik mendominasi dengan sumbangan $1,67 miliar atau sekitar 60 persen, dua kali lipat dari kubu Demokrat yang sebesar $832 juta (30 persen). Sisanya, sekitar $264 juta, berasal dari kelompok bipartisan dan kepentingan khusus seperti industri taruhan olahraga dan cryptocurrency.
Elon Musk, orang terkaya di dunia sekaligus bos Tesla dan SpaceX, menjadi penyumbang individu terbesar dengan donasi $446 juta. Meski ada batasan sumbangan langsung ke kandidat sebesar $3.500 per pemilu, celah hukum lewat Super PAC memungkinkan donasi tanpa batas. Organisasi ini muncul setelah putusan pengadilan pada 2010 yang membuka keran belanja politik tak terbatas, asalkan tidak berkoordinasi langsung dengan kampanye kandidat.
Masalahnya, praktik dark money atau dana gelap masih membayangi. Sejumlah kontributor besar seperti One Nation dan Majority Forward merupakan kelompok nirlaba yang tidak wajib membuka identitas donor aslinya ke publik. Profesor Hukum Harvard, Lawrence Lessig, menyoroti hal ini dengan tegas. Menurutnya, transparansi hanya tertutup bagi rakyat, sementara para politisi tahu persis dari mana uang itu berasal dan apa yang harus mereka lakukan sebagai balas jasanya.
Analisis Dampak: Fenomena ini menjadi cermin bagaimana demokrasi di AS kian dikendalikan oleh oligarki ekonomi. Bagi masyarakat umum, banjir iklan politik berpotensi mengaburkan isu substantif dengan propaganda yang didanai kelompok kepentingan. Sementara itu, legalisasi Super PAC dan dark money membuat transparansi politik semakin kabur, menciptakan jarak antara kehendak rakyat dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin terpilih.