Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza makin hari makin memburuk. Di tengah diskusi global tentang tata kelola dan rekonstruksi wilayah itu, realitanya, lebih dari 2,1 juta penduduk Gaza kini harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup.
Situasi ini mendesak aksi nyata untuk mencabut berbagai pembatasan yang secara sistematis merampas kemampuan warga Palestina untuk sekadar hidup layak. Meski kondisi kelaparan ekstrem sempat stabil, bencana kemanusiaan terus mendalam. Ribuan keluarga masih terlantar tanpa tempat berlindung memadai, anak-anak sering tidur dalam kondisi lapar, dan akses kesehatan dasar nyaris tak terjangkau bagi ratusan ribu orang. Guyuran hujan musim dingin mengubah kamp-kamp pengungsian menjadi lautan lumpur, memperparah penderitaan dan meningkatkan risiko wabah penyakit.
Serangan udara dan bombardir Israel terus berlanjut. Sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan Oktober lalu, lebih dari 480 warga Palestina dilaporkan tewas. Bahkan, tujuh kompleks sekolah UNRWA di Gaza timur dilaporkan dihancurkan oleh pasukan Israel bulan ini.
UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, tetap menjadi penyedia layanan terbesar dan terlengkap di Gaza, bertindak layaknya sektor publik bagi lebih dari separuh penduduk. Dengan 11.000 staf yang bekerja tanpa henti sejak 7 Oktober 2023, mereka menyediakan layanan kesehatan bagi hampir 100.000 orang setiap minggu dan pendidikan untuk 70.000 anak di sekolah-sekolah yang rusak. Fasilitas sekolah ini juga menjadi tempat berlindung puluhan ribu keluarga pengungsi. Tim UNRWA bahkan berfungsi seperti pemerintah kota, mendistribusikan air bersih dan mengumpulkan sampah untuk memenuhi kebutuhan lebih dari separuh populasi.
Namun, kemampuan UNRWA untuk bertindak sangat terhambat oleh berbagai batasan sistematis. Bantuan kemanusiaan dan barang-barang penting dicegah masuk ke Gaza. Pihak UNRWA juga tidak bisa berkomunikasi dengan otoritas Israel – kekuatan pendudukan yang mengontrol semua jalur darat, udara, dan laut Gaza – karena adanya hukum 'tanpa kontak' yang disahkan parlemen Israel. Lebih parah lagi, staf internasional, termasuk direktur UNRWA, dilarang memasuki Gaza untuk mendukung pekerjaan tim di lapangan. Akibatnya, sekitar 700.000 anak Palestina di Gaza secara sistematis kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan. Pembatasan ini secara gamblang menunjukkan betapa tidak manusiawinya situasi yang dihadapi warga Gaza, di mana kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup terus-menerus diganggu.